Jakarta (ANTARA News) - Seluas 87 persen wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, yang terbentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, merupakan daerah rawan bencana, kata Menteri Kehutanan, MS Kaban, Senin. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, ia mengatakan DAS Bengawan Solo yang sekitar 70 persen merupakan wilayah pegunungan itu, 30 persen rawan banjir, 18 persen rawan longsor, dan 39 persen agak rawan longsor. Sedangkan di daerah pantai utara wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan bagian barat Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir, ujar dia. Bagian tengah Provinsi Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki potensi banjir yang cukup tinggi. Sementara itu, dia mengatakan, Departemen Kehutanan pasca bencana banjir, khususnya di Pulau Jawa, pada 2006 telah melakukan penanaman tanaman di lahan seluas 17.225 hektar dan membangun konservasi sebanyak 1.060 unit. Perum Perhutani mendapat tugas khusus melalui Gerhan melakukan rehabilitasi hutan lindung di Pulau Jawa di tahun 2007 dan dilanjutkan 2008 seluas 30.100 hektar, katanya. Dan di tahun 2008 Perum Perhutani harus mengoptimalkan program Gerhan di lokasi hutan dan kawasan lindung di lahan milik atau lahan rakyat di hulu DAS dan penanaman mangrove. Program yang dilakukan antara lain, program rencana tindak RHL di Jabodetabekjur yang terdiri dari 13 kabupaten atau kota, program rehabilitasi DAS di kawasan Dieng yang terdiri dari tujuh kabupatan, program rehabilitasi DAS di kawasan Gunung Muria yang terdiri dari tiga kabupaten. Terakhir adalah program kegiatan Gerhan dengan fokus wilayah DAS rawan atau pasca bencana banjir dan longsor di hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan lindung dengan sasaran 35.000 hektar yang pelaksanaannya menyesuaian dengan Gerhan tahun 2008. Perum Perhutani dalam rapat kerja itu memberikan penjelasan bahwa bencana banjir besar yang terjadi di Pulau Jawa tidak terpisahkan dengan kondisi hutan, dan merupakan masalah kompleks yang penanganannya harus melibatkan berbagai sektor. Luas kawasan hutan di Pulau Jawa 19 persen dari luas daratan, dan sebagian besar potensi kerawanan bencana sebagian besar di luar kawasan hutan. Komisi IV DPR menanggapi bahwa kondisi krisis yang terjadi pada hutan di Pulau Jawa, yang mengakibatkan bencana banjir dan longsor perlu dilakukan moratorium khusus di Pulau Jawa.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008