Acara penandatanganan tersebut disaksikan Menteri BUMN Rini M Soemarno bersama jajaran Deputi Kementerian BUMN dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Laos, Pratito Soeharyo, sejumlah pejabat Republik Laos seperti Menteri Energi dan Pertambangan Khammany Inthirath, Menteri Perencanaan dan Investasi Souphan Keomixay, serta Direktur Utama Phonsavanh Group, Od Phongsavanh.
“Tim kami telah melakukan survey dan pertemuan dengan Pemerintah pusat dan daerah di Laos, serta perusahaan mitra di Laos. Kami melihat beberapa peluang bisnis yang dapat dikembangkan bersama di bidang pertambangan, pertanian, dan infrastruktur,” ujar Menteri Rini dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Sembilan BUMN Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Phonsavanh Group yang telah mendapat dukungan dari Pemerintah Laos, yaitu Petrotrade dan Phaiboun Trading Import and Export.
Pada bidang infrastruktur dan transportasi, Indonesia Railway Development Consortium (IRDC) yang terdiri dari PT Industri Kereta Api (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sepakat menjajaki kerja sama dengan Petrotrade dalam bidang pengembangan jalur kereta api dari Thakek di Laos ke Pelabuhan Vung Ang di Vietnam.
Untuk bidang pertambangan, PT Timah Tbk bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan kerja sama dengan Petrotrade dalam bidang pertambangan. Adapun PT Bukit Asam Tbk yang sepakat melakukan kerjasama jual beli batubara dengan Petrotrade.
Selanjutnya di bidang pertanian, PT Perkebunan Nusantara bersama PT Pupuk Indonesia dan Perum Bulog juga menjalin kerjasama dengan Phaiboun Trading Import and Export.
Rini menjelaskan, Laos sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, dan memiliki banyak peluang bisnis yang bisa dikerjasamakan dengan BUMN Indonesia.
Kepada para pejabat Pemerintah Laos, Rini menerangkan bahwa BUMN di Indonesia saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. BUMN tidak hanya bertanggungjawab mencari keuntungan tapi juga menjadi agen perubahan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kementerian BUMN mempunyai tugas untuk membina dan mengawal peranan BUMN di Indonesia. Kami mempunyai sejumlah fungsi, diantaranya memformulasikan kebijakan bagi BUMN, mengkoordinasikan dan mensinkronkan serta mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan tersebut,” katanya.
Penandatanganan itu dilakukan usai Menteri BUMN Rini Soemarno bertemu dengan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith, Menteri Pertanian Republik Laos Lien Thikeo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Republik Laos, Bouachan Sinthavong.
Pertemuan tersebut membahas terkait penjajakan peluang kerja sama bisnis sejumlah BUMN di Republik Laos pada berbagai bidang mulai dari infrastruktur kereta api, pertambangan, hingga pertanian, Pada kesempatan ini, PM Laos juga menyatakan ketertarikannya untuk belajar pengelolaan BUMN kepada Indonesia.
Baca juga: Empat BUMN masuk daftar perusahaan publik terbesar dunia versi Forbes
Baca juga: Menteri targetkan laba BUMN 2019 di atas Rp220 triliun
Baca juga: Rini ungkap program kerja sama dengan UE
Baca juga: Dubes sebut promosi pariwisata Indonesia di Laos perlu diintensifkan
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
