counter

28 negara bahas operasi pemeliharaan perdamaian modern

28 negara bahas operasi pemeliharaan perdamaian modern

Sesi diskusi Konferensi Internasional bertema "Mempersiapkan Angkatan Bersenjata Modern untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian di Abad ke-21" di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (26/6/2019). (Kemlu RI)

Jakarta (ANTARA) - Para perwakilan dari 28 negara berkumpul di Jakarta dalam Konferensi Internasional bertema "Mempersiapkan Angkatan Bersenjata Modern untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian di Abad ke-21" untuk membahas berbagai isu dan tantangan terkait operasi pemeliharaan perdamaian yang modern.

Perlindungan warga sipil adalah tema besar dari konferensi internasional yang diselenggarakan atas kerja sama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta didukung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta pada 26-27 Juni 2019.

Konferensi itu menyoroti isu-isu kontemporer serta tantangan dalam operasi pemeliharaan perdamaian di era modern, termasuk pelindungan warga sipil dan pelayanan kesehatan serta peran penjaga perdamaian (peacekeepers) perempuan.

Acara itu dibuka oleh Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla pada 25 Juni 2019, yang menekankan bahwa misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan contoh kolaborasi internasional di bawah bendera PBB dan selama ini telah memainkan peran penting dalam upaya menyelesaikan berbagai konflik di dunia.

Pada Rabu (26/9), Wakil Menteri Luar Negeri RI A. M. Fachir dalam konferensi itu menyampaikan sambutan tentang isu-isu kontemporer dan tantangan dalam operasi pemeliharaan perdamaian yang modern.

Sementara Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste, Alexandre Faite, menekankan pentingnya membuat suatu forum yang secara terbuka membicarakan pengalaman, tantangan, dan pembelajaran yang dapat dipetik dari operasi pemeliharaan perdamaian.

"Selama bertahun-tahun, ICRC mencermati perkembangan isu-isu dan tantangan kemanusiaan di lapangan. Melalui wadah seperti pertemuan ini, kami berupaya berdialog dengan Negara-negara, pejabat militer dan komunitas kemanusiaan mengenai isu-isu penting seperti ini. Kami menyambut baik Indonesia menganggap isu ini sangat penting di bawah kerangka mandatnya dalam Dewan Keamanan PBB untuk 2019-2020," ujar dia.

Konferensi itu menandai 20 tahun kerja sama antara ICRC dan TNI di bidang diseminasi hukum humaniter internasional (HHI) bagi perwira TNI dan mempertemukan 145 perwira militer serta atase militer dari 28 negara dan dua organisasi internasional.

Dialog antara kedua organisasi ini telah berkembang dari tahun ke tahun, dan program diseminasi HHI sudah menjangkau lebih dari 20 ribu perwira militer Indonesia.

Baca juga: TNI tingkatkan partisipasi personel perempuan penjaga perdamaian

Baca juga: Indonesia kirim 4.000 pasukan perdamaian pada 2019

Baca juga: Wamenlu: empat poin penting pasukan modern pemeliharaan perdamaian


 

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar