counter

KPK ingatkan guru di Ngawi tak terpancing penipuan atas nama LSM

KPK ingatkan guru di Ngawi tak terpancing penipuan atas nama LSM

Suasana kegiatan roadshow Bus KPK "Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi" di Ngawi, Jawa Timur. (ANTARA/Ist-KPK)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar guru di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tanggap dan tidak terpancing upaya penipuan atau pemerasan mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tertentu.

"Jika ada pihak-pihak atau mengatasnamakan LSM tertentu yang mengganggu ke sekolah, foto surat tugasnya dan ID-nya, langsung kirim ke kami. Kalau tidak mau difoto silakan diminta untuk pergi saja, karena itu artinya mereka LSM tidak benar," kata Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Ramah Handoko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dikatakannya dalam rangkaian kegiatan "roadshow" bus KPK "Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi" di Ngawi, Jawa Timur pada 25-26 Juni 2019.

Adapun beberapa kegiatan berlangsung paralel di tempat yang berbeda, yaitu sosialisasi untuk para guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) se-kabupaten Ngawi bertempat di Gedung Kesenian Pemkab Ngawi.

Lebih lanjut, Ramah yang akrab dipanggil Kokow juga mengingatkan bahwa kekuatan oknum LSM itu didapat karena seseorang merasa salah.

"Karenanya, pastikan kita telah melakukan hal yang benar, sehingga tidak perlu merasa takut kepada LSM atau pun pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan," kata dia.

Ia juga mengingatkan kepada peserta terkait penting guru memiliki sensitifitas dan menggunakan rasa kemanusiaannya.

"Kalau ada murid terlambat ujian PKn dan harus remedial, kemudian muridnya cerita kalau di perjalanan ke sekolah ia membantu orang kecelakaan sehingga terlambat ke sekolah. Lebih penting mana membantu orang atau ujian PKn. Di sini lah fungsi kemanusiaan guru benar-benar digunakan," ujar Kokow.

Kegiatan itu telah dimulai sejak pukul 08.00 WIB, diawali dengan kegiatan edukasi antikorupsi untuk pelajar TK dengan total peserta sebanyak 250 orang anak.
Baca juga: KPK luncurkan Pusat Edukasi Antikorupsi

Edukasi antikorupsi itu menggunakan medium film dan "boardgames". Anak-anak usia dini tersebut diperkenalkan dengan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan keadilan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan untuk pelajar SMP dan masih bermuatan pendidikan antikorupsi dan menggunakan konsep "play day". Peserta diajak melakukan senam sahabat pemberani selain bermain "boardgames" dan menonton film antikorupsi.

Sedangkan untuk pelajar SMA, disuguhkan film-film antikorupsi yang diproduksi KPK melalui program Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) yang diselenggarakan KPK pada 2018 lalu.

Kegiatan pemutaran film semuanya bertempat di dalam Bus KPK yang dilengkapi dengan peralatan multimedia termasuk PC komputer yang memuat materi e-Learning dan modul pembelajaran antikorupsi lainnya.

Adapun bus KPK tiba di Ngawi pada Sabtu (22/6) pukul 14.30 WIB. Pada tiap kabupaten/kota Bus KPK dijadwalkan singgah dengan durasi 2-3 hari.

Pada Kabupaten Ngawi dijadwalkan pada 25-26 Juni 2019 sebelum bertolak ke Kota Madiun. Selain Ngawi dan Madiun, bus akan singgah di 26 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah.

Di setiap daerah yang dilewati, KPK akan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai program pencegahan korupsi.
Baca juga: KPK edukasi cegah korupsi melalui film

Beberapa pogram antikorupsi yang diperkenalkan kepada masyarakat Ngawi, di antaranya adalah edukasi antikorupsi untuk pelajar dan juga guru, pameran pelayanan publik, sosialisasi tentang gratifikasi untuk aparatur daerah, sosialisasi antikorupsi untuk komunitas dan masyarakat sipil.

Selain itu, sosialisasi antikorupsi untuk legislatif dan DPD partai politik serta sosialisasi tentang panduan pencegahan korupsi bagi sektor bisnis khususnya usaha kecil menengah (UKM).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden akan pelajari draf revisi UU KPK

Komentar