counter

Gejolak eksternal ekonomi makro masih jadi tantangan presiden terpilih

Gejolak eksternal ekonomi makro masih jadi tantangan presiden terpilih

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) memberikan draft tanggapan pemerintah kepada Ketua Rapat Paripurna Fadli Zon (kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (tengah) pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). Rapat Paripurna tersebut beragenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

pemerintah agar fokus di pengembangan sumber daya manusia (SDM) selain sektor infrastruktur.
Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan gejolak eksternal ekonomi makro masih menjadi tantangan bagi pemerintah pada periode selanjutnya.

“Gejolak eksternal makro ekonomi yang relatif cukup besar di antara adanya perang dagang, produk ekonomi global, harga komoditas fluktuatif serta lambatnya konsumsi rumah tangga,” kata Peneliti Indef Bhima Yudhistira kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Namun, tantangan tersebut bisa dijawab dengan mengoptimalkan bonus demografi yang harus dilihat sebagai peluang.

Karena itu, Bhima mengusulkan agar pemerintah fokus di pengembangan sumber daya manusia (SDM) selain sektor infrastruktur.

“Bonus demografi sebenarnya peluang Indonesia untuk bisa mengoptimalkan tenaga kerja produktifnya sehingga bisa lebih berdaya saing,” katanya.

Dia menambahkan tidak cukup hanya meningkatkan anggaran di mana sudah cukup besar, yakni untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan lima persen dari postur APBN.

“Tapi, mempertajam alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas SDM yang selama ini sudah dirasakan hasilnya, seperti penurunan jumlah bayi stunting. Kita juga ingin standar akademik secara global meningkat karena Indonesia berada terendah dari negara-negara Asia lainnya,” katanya.

Selain itu, mengoptimalkan sekolah vokasi agar lebih berdaya saing dengan lebih tepat guna agar ketika lulus langsung diserap industri manufaktur.

Adanya 300 balai latihan kerja juga harus menjadi prioritas dalam rangka peningkatan daya saing SDM, dalam hal ini tenaga kerja.

Bhima menuturkan pemerintah juga harus kembali memulihkan kepercayaan konsumen terkai stabilitas politik dan keamanan pascapilpres.

Terkait kebijakan fiskal, dia menyarankan pemerintah agar memberikan insentif bagi dunia usaha.

“Untuk kebijakan moneter bisa lebih relaksasi dengan menurunkan suku bunga acuan, ini pemerintah dan Bank Indonesia harus lebih banyak berembuk dan bekerja sama,” katanya.
Baca juga: Menkeu: indikator ekonomi makro 2020 telah pertimbangkan risiko
Baca juga: Indef: Stabilitas makro ekonomi terjaga sepanjang Pemilu 2019


INDEF: lesunya industri ritel akibat persaingan kurang sehat

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar