Pemerintah lanjutkan program rehabilitasi untuk atasi kerusakan DAS

Pemerintah lanjutkan program rehabilitasi untuk atasi kerusakan DAS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan arahan dalam acara peresmian Pengembangan Macadamia Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2019 di Desa Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (27/6/2019), (Dokumentasi Humas Kemenko Perekonomian)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengatasi persoalan lahan kritis yang luasnya diperkirakan mencapai 14 juta hektare serta mencegah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Melalui program rehabilitasi, tingkat erosi dan sedimentasi akan menurun, banjir dan longsor dapat dicegah, dan keanekaragaman hayati akan meningkat, serta juga menyerap karbon yang diperlukan untuk pengendalian perubahan iklim," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut diungkapkan Darmin saat memberikan arahan dalam acara Peresmian Pengembangan Macadamia Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2019 di Desa Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Darmin mengatakan pemerintah telah melakukan program rehabilitasi hutan dan lahan dengan target seluas 1,1 juta hektare per tahun pada 15 lokasi DAS prioritas untuk mengatasi lahan kritis dan mencegah kerusakan pada DAS.

Upaya ini dilakukan karena sebagai bentang alam yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial, DAS harus dikelola bersama dengan bijak, agar memberi manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Untuk itu, Darmin menegaskan adanya tiga langkah korektif lanjutan yang akan diupayakan dalam penanganan persoalan ini yaitu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan jangan berhenti hanya pada penanaman pohon, namun juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Masyarakat harus dipandang sebagai aset sosial bukan sebagai perambah hutan, sehingga harus didayagunakan. Rehabilitasi harus dirancang tidak hanya untuk tujuan ekologis tapi juga untuk tujuan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Kedua, tambah Darmin, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan harus dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik instansi pemerintahan, pelaku usaha, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat.

Ketiga, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan harus disinergikan dengan program pemerintah lainnya seperti perhutanan sosial, pengembangan program "satu desa satu komoditas unggulan", dan pengembangan sarana pariwisata.

Dalam kesempatan ini, Darmin juga mendorong pengembangan jenis tanaman Macadamia, yang mulai ditanam di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, karena bermanfaat untuk rehabilitasi kawasan hutan dan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

"Jenis tanaman ini mampu menahan erosi tanah, serta tahan terhadap kebakaran, dan buahnya yang dapat dikonsumsi masyarakat, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi," ujarnya.

Usai memberikan sambutan, Darmin didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memberikan penghargaan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan rehabilitasi hutan dan lahan.

Setelah itu, dilakukan acara penyerahan bibit tanaman Macademia secara simbolis kepada masyarakat sekitar.

Acara yang juga diselenggarakan guna memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, para bupati se-kawasan Danau Toba, para aktivis lingkungan, serta tokoh pemuka adat setempat.

Baca juga: KLHK-Kementerian ESDM percepat reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS
Baca juga: Rehabilitasi hutan 2019 diperluas 10 kali lipat
Baca juga: Butuh Rp200 triliun benahi DAS kritis

Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Darmin ingatkan Airlangga fokus pada inflasi pangan

Komentar