counter

Kestabilan politik setelah putusan MK modal pembangunan ekonomi

Kestabilan politik setelah putusan MK modal pembangunan ekonomi

Ekonom dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalbar, Ali NasrunĀ  (ANTARA/Dedi)

Pontianak (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Ali Nasrun menilai kestabilan politik yang ditunjukkan dengan tidak adanya gejolak yang berarti setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019, merupakan modal dasar bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

“Melihat kedewasaan elit politik terutama kontestan Pilpres dan pendukungnya pasca putusan MK tentu sangat berdampak baik dan modal pembangunan ekonomi Indonesia,” ujarnya di Pontianak, Jumat.

Ali menilai aspek keamanan dan kestabilan politik menjadi jaminan pelaku usaha atau pun investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Dengan perpolitikan yang dewasa dan aman seperti ini tentu mendorong investor lama atau baru untuk memaksimalkan investasinya di Indonesia. Prinsipnya pelaku usaha menunggu dan melihat situasi keamanan dan perpolitikan. Aman dan stabil tentu menunjang iklim investasi atau bisnis di negeri ini,” jelas dia.

Kepada pemenang Pilpres, ia mengatakan harus membangun kepercayaan masyarakat termasuk di bidang ekonomi karena itu yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat.

“Aspek ekonomi dalam berbangsa dan bernegara sangat penting. Persoalan yang ada dan kemudian sebagaimana janji kampanye memang harus direalisasikan. Hal itu untuk membangun kepercayaan. Dengan kepercayaan masyarakat tinggi dengan pemerintah maka tidak mustahil pembangunan di Indonesia dalam berbagai hal bisa dicapai,” sebut dia.

Hal paling mendasar dan menjadi pedoman untuk membangun ekonomi Indonesia kata dia mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Menurutnya dalam pasal tersebut sudah sangat jelas dan dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia.

“Pada ayat 3 contohnya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ayat tersebut sumber daya yang ada harus dimaksimalkan dan ujungnya kemakmuran yang dicapai,” papar dia.

Untuk di Kalbar, jelasnya, memiliki sumber daya alam yang melimpah mengalahkan jumlah penduduknya. Dengan luas daerah dan potensinya harus dimaksimalkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

“Jangan sampai kekayaan yang ada dimanfaatkan dan dinikmati oleh segelintir orang saja. Apalagi sumber daya alam di sini dinikmati orang luar sana. Di sini hanya menonton. Itu yang harus diperhatikan. Terpenting pemerataan dan keadilan pembangunan harus dirasakan masyarakat di daerah termasuk di Kalbar,” jelas dia.

Baca juga: Dua permintaan Presiden kepada masyarakat perbatasan Kalbar
Baca juga: Kalbar berpotensi tarik kunjungan wisman Tiongkok
Baca juga: Kalbar butuh investasi Rp22,51 triliun tahun depan

 

Pewarta: Dedi
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua DPR apresiasi Prabowo terima putusan MK

Komentar