Hasto sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selama tujuh tahun sejak 2011. Ia akan mengisi jabatan Kepala BKKBN yang kosong sejak awal Januari 2019.
Menteri Kesehatan berharap Kepala BKKBN yang baru bisa melakukan inovasi dan terobosan dalam menjalankan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Ia mengatakan bahwa Kepala BKKBN harus menyelesaikan banyak tugas, termasuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menurunkan angka kelahiran dari 2,4 menjadi 2,1 per perempuan usia subur, memastikan pasangan usia subur mendapat informasi kesehatan reproduksi, dan meningkatkan partisipasi program KB.
"Diharapkan BKKBN dapat melakukan inovasi, terobosan baru mengajak masyarakat melakukan perubahan mindset (pola pikir) untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, serta menumbuhkan sense of crisis (kepekaan) terhadap hasil SDKI 2018," kata Nila.
Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2018 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 264,2 juta. Menteri Kesehatan mengingatkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi beban pembiayaan negara untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan yang lainnya.
Baca juga:
BKKBN tingkatkan kesertaan KB-kesehatan reproduksi
BKKBN perkuat pendidikan kependudukan di sekolah
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
