"Kalau di wilayah Bali itu track record Non Performing Loan (NPL) nya dari tahun 2012 di bawah 1 persen, dan belakangan ini mulai merangkak naik mencapai tiga persen, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan sehingga mereka bisa kembali seperti tahun - tahun sebelumnya," kata Deputi Direktur Pengawasan OJK, Rochman Pamungkas, di Mandalika, pada Senin.
Ia juga mengatakan akibat dari permasalahan itu, membuat beberapa pihak memutuskan lebih selektif dalam penyaluran kredit. Selain itu juga menerapkan strategi di dalam selektif menyalurkan kredit dan lebih fokus didalam upaya penyelesaian kredit.
Keberadaan dari sektor kredit konsumsi lebih dikuasai, dikarenakan pihak - pihak kredit telah mengetahui bahwa sektor produkitf resikonya lebih tinggi. Dengan begitu, untuk mengukur resiko yang terjadi, diterapkan dengan menggunakan analisis yang komprehensif dan bisa dihitung secara kapasitas.
"Lalu ada juga kaitannya dengan masalah kompetensi karena mereka terbiasa mengalami kredit konsumsi dan ketika diminta untuk menyalurkan kredit - kredit yang menjadi tulang punggung ekonomi di Bali boleh dikatakan kurang maksimal," jelasnya.
Pihaknya juga mengharapkan agar rasio dari kredit Perbankan Bali dapat meningkat secara signifikan dan tidak mengalami penurunan, hingga memerlukan perhatian seperti saat ini.
Adapun terdapat lima besar penyaluran kredit berdasarkan sektor untuk Bali - Nusa Tenggara, yaitu penerima kredit bukan lapangan usaha sekitar 45,74 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 27,94 persen, penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 6,21 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 3,39 persen dan pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 2,82 persen.
Sedangkan untuk kredit perbankan berdasarkan jenis penggunaan kredit konsumsi, yaitu sekitar 45,74 persen dilanjutkan dengan kredit modal kerja 34,66 persen dan kredit investasi 19,60 persen.
Pewarta: Ayu Khania Pranishita
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
