Terkait dengan sembilan nama yang ditanyakan tersebut, pada dasarnya seluruh perwira Polri tersebut pernah melaporkan LHKPN ke KPKJakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sembilan nama perwira Polri yang sedang disaring secara internal di Polri untuk pencalonan sebagai pimpinan KPK.
"Terkait dengan sembilan nama yang ditanyakan tersebut, pada dasarnya seluruh perwira Polri tersebut pernah melaporkan LHKPN ke KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.
Febri menyatakan pelaporan harta kekayaan sembilan perwira Polri itu ada yang dilakukan pada 2007, 2008, 2011, 2013, 2014 hingga 2019.
"Namun, terdapat beberapa nama yang belum atau sudah melaporkan namun terlambat menyampaikan LHKPN secara periodik untuk Tahun 2018 lalu," ucap Febri.
KPK pun, lanjut Febri, mempercayai komitmen Kapolri dan jajarannya dalam upaya pencegahan korupsi termasuk penyampaian LHKPN.
Apalagi, kata dia, terdapat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian LHKPN di lingkungan Polri.
"Kami pandang ini adalah salah satu bentuk komitmen kelembagaan dari aspek regulasi. Salah satu ruang lingkup pengaturannya adalah kewajiban menyampaikan LHKPN secara periodik setiap tahunnya paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya," kata Febri.
Peraturan Kapolri tersebut kata dia, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, khususnya tentang pelaporan periodik setiap tahun sebagaimana diatur di Pasal 5 peraturan tersebut.
"Angka penyampaian LHKPN Polri untuk pelaporan Tahun 2018 adalah 69,01 persen, yaitu dari 16.245 wajib lapor LHKPN, lebih dari 11 ribu orang telah melaporkan kekayaannya secara periodik untuk Tahun 2018," ungkap Febri.
Belakangan beredar salinan surat Kapolri nomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten bidang SDM (As SDM) Kapolri Irjen Eko Indra Heri yang membuat sembilan nama perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi capim KPK.
Sembilan nama tersebut adalah Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar, Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur, Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari.
Kemudian Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih dan Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.
Berikut data penyampaian LHKPN sembilan perwira Polri tersebut.
1. Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar telah melaporkan harta kekayaan periodik 2018 pada Juli 2019 (terlambat lapor setelah 31 Maret). Total harta kekayaan Antam Rp6.647.673.793
2. Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum telah melaporkan harta kekayaan periodik 2018 pada Mei 2019 (terlambat lapor setelah 31 Maret). Total harta kekayaan Dharma Rp9.775.876.500
3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung belum melaporkan harta kekayaan periodik 2018. Coki terakhir melaporkan pada April 2018 dengan total harta kekayaannya Rp4.815.000.000
4.Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur belum melaporkan harta kekayaan periodik 2018. Gofur terakhir melaporkan pada Mei 2017 dengan total harta kekayaannya Rp1.130.000.000
5. Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari belum melaporkan harta kekayaan periodik 2018. Iswandi terakhir melaporkan pada Agustus 2015 dengan total harta kekayaannya Rp1.279.926.166
6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto belum melaporkan harta kekayaan periodik 2018. Bambang terakhir melaporkan pada April 2015 dengan total harta kekayaan Rp3.204.555.162
7. Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul belum melaporkan harta kekayaan periodik 2018. Agung terakhir melaporkan pada Juni 2014 dengan total harta kekayaan Rp993.384.425
8. Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih belum melaporkan harta kekayaan periodik 2018. Juansih terakhir melaporkan pada November 2007 dengan total harta kekayaan Rp1.008.613.000
9. Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani belum melaporkan harta kekayaan periodik 2018. Sri terakhir melaporkan pada November 2007 dengan total harta kekayaan Rp1.413.146.729.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
