Semarang (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, mengatakan partainya akan mendongkrak perolehan suaranya pada Pemilu 2009 hingga di atas 10 persen dari 7,34 persen yang diraih pada Pemilu 2004.
Konsekuensinya, kata Tifatul dalam peluncuran "Saatnya PKS Mendengar" di Semarang, Minggu, PKS tidak bisa hanya mengandalkan sebagai partai kader, tetapi harus berkembang menjadi partai kader berbasis massa.
Karena itu pula, katanya, PKS harus mencairkan isu yang selama ini menjadi fokus utamanya tanpa harus kehilangan aspek moral yang menjadi karakter partai ini.
Ditegaskannya, PKS menghargai keberagaman dan menjadikan Piagam Madinah di zaman Rasulullah sebagai pijakan untuk bersinergi dan bekerja sama dengan pihak mana pun dengan pijakan ideologi keadilan.
Karena itu, pada daerah-daerah di mana umat Islam minoritas, PKS memberi kesempatan non-Muslim untuk menjadi anggota legislatif, bahkan PKS juga menjalin koalisi dengan Partai Damai Sejahtera (PDS) di suatu daerah untuk memenangi pilkada.
Ketua Korwil Dakwah Jateng dan DIY DPP PKS, Suswono, mengatakan selama ini PKS sering menjadi sasaran orang-orang yang merasa tidak puas atas kondisi saat ini, padahal PKS bukan pemenang pemilu dan jumlah kursinya di DPR dan DPRD lebih sedikit dibandingkan Partai Golkar dan PDIP.
Karena itu, kata Suswon, bila masyarakat ingin ada perubahan lebih baik di negeri ini, "Saya minta tolong, sekali ini saja memenangkan PKS pada Pemilu 2009. Kalau nanti hasilnya sama (dengan pemerintah sebelumnya), tinggalkan PKS."
Menanggapi hal itu, Hendri dari LSM Pattiro, Semarang, menggugat, apakah Kota Depok yang dimpimpin Nur Mahmudi Ismail (dari PKS) lebih baik dibandingkan wali kota sebelumnya?
Tifatul menegaskan, Depok di bawah Nur Mahmudi Ismail jauh lebih baik dibanding sebelumnya, bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Depok dinilai paling "bersih" dalam pengadaan barang pemerintah.
Iskandar, kader PKS dari etnis China, pada kesempatan itu menilai, PKS selama ini lebih banyak disibukkan mengurus persoalan internal, padahal tanpa melakukan hal itu kader-kader PKS bisa berjalan sendiri.
"PKS seharusnya lebih serius menggarap ekonomi para kader. Kalau kader PKS sejahtera, bayar zakatnya lebih banyak dan bisa menyejahterakan rakyat banyak pula. Jadi, muamalatnya kurang," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2008