Terduga teroris ditangkap, KPK telusuri suap pesawat Garuda kemarin

Terduga teroris ditangkap, KPK telusuri suap pesawat Garuda kemarin

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Berita hukum yang menjadi tren Rabu (3/7), Magetan dihebohkan dengan penangkapan terduga teroris oleh tim Detasemen Khusus 88.

Selain itu, berita hukum didominasi penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus suap, korupsi, dan seleksi calon pimpinan KPK.

Berita hukum menarik lainnya berikut ini.

1. Densus 88 tangkap teroris di Magetan

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap terduga teroris berinisial SA (51) warga Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Rabu, sekitar pukul 14.00 WIB.

Selengkapnya, di sini.

2. KPK telusuri dana pengadaan pesawat Garuda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri aliran dana yang cukup kompleks dalam penanganan kasus suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia.

Selengkapnya, di sini.

3. Ombudsman panggil pimpinan KPK terkait Idrus pelesiran

Ombudsman RI akan memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait temuan baru selain kasus pelanggaran administrasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK dalam pengeluaran dan pengawalan terdakwa kasus korupsi PLTU Riau-1 Idrus Marham.

Selengkapnya, di sini.

4. Dua Komisioner KPK daftar jadi capim

Dua orang komisioner KPK 2015-2019 kembali mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023, hingga kini sudah ada 191 pendaftar.

Selengkapnya, di sini.

5. Polisi tembak mati pengedar narkoba

Aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menembak mati pengedar narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) jenis sabu-sabu, karena membawa pistol dan berusaha melawan polisi dengan senjatanya.

Selengkapnya, di sini.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolri sebut Ketua KPK terpilih tak perlu mundur dari Polri

Komentar