counter

Kementerian Sosial tunjuk Bulog sebagai manajer suplai program BPNT

Kementerian Sosial tunjuk Bulog sebagai manajer suplai program BPNT

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan) dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso berpose saat Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Jakarta, Kamis (4/7/2019). (ANTARA/Desi Purnamawati)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial menunjuk Perum Bulog sebagai manajer suplai untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan dana pemerintah yang setiap bulan diberikan kepada keluarga kurang mampu melalui akun elektronik hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank HIMBARA.

"Nanti semuanya dikoordinasi dari manajer suplai itu, nanti manajer suplier itu yang mengkoordinasi di lapangan dan nanti akan kami tunjuk Bulog," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita usai membuka Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, Bulog juga didorong untuk 100 persen menyalurkan beras ke elektronik warung gotong royong (e-Warong).

"Kami percaya Bulog mampu mensuplai beras dengan kualitas baik sehingga kepentingan pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga tetap terjaga," kata Agus.

Sebagai manajer suplai, Bulog akan mengkoordinasi distribusi beras untuk e-Warong di daerah-daerah, dan bisa menggandeng perusahaan lokal untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan penunjukan sebagai manajer suplai membuat jelas peran Bulog.

"Kalau umpamanya tidak diberi peran, berarti sudah tidak ada Bulog. Kita bukan bicara keuntungan, tapi yang paling penting bagaimana peran kita menjadikan program pemerintah bisa terlaksana," katanya.

"Swasta juga kita rangkul, kita akomodir karena tidak bisa mutlak 100 persen, yang penting adalah peran dari pemerintah ini, dalam hal ini Bulog. Kita bisa menjamin kualitas, ketersediaannya, jaminannya kepada masyarakat penerima bansos pangan," katanya.

Sebelumnya Budi Waseso mengatakan bahwa program BPNT sebagai pengganti program beras sejahtera (rastra) bukanlah untuk kepentingan bisnis, melainkan masyarakat yang membutuhkan bantuan beras.

Dalam kegiatan halalbihalal di Bulog Corporate University Jakarta, Selasa (2/7), ia menyebut program BPNT yang dikelola Kementerian Sosial tidak memposisikan Bulog sebagai penyalur terbesar. Porsi tersebut justru diberikan pada perusahaan swasta, dan itu membuat Bulog kehilangan sasaran penyaluran.

Baca juga:
Buwas: Program BPNT bukan untuk kepentingan bisnis

Bulog harapkan 100 persen suplai beras untuk BPNT
Mensos fokuskan penyaluran beras Bulog untuk BPNT

Menko PMK minta jangan salahgunakan bantuan

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar