Dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat ada sembilan daerah yang akan menggelar Pilkada, di luar Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Maybrat dan Tambrauw. Empat daerah ini akan mengikuti Pilkada serentak berikutnyaManokwari (ANTARA) - Sembilan daerah di Papua Barat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020.
"Dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat ada sembilan daerah yang akan menggelar Pilkada, di luar Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Maybrat dan Tambrauw. Empat daerah ini akan mengikuti Pilkada serentak berikutnya," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Amus Atkana di Manokwari, Kamis.
Baca juga: 30 persen alat rekam KTP-el rusak jelang Pilkada 2020
Baca juga: Memasangkan tokoh NU-Muhammadiyah di Pilkada Surabaya 2020 tidak mudah
Baca juga: Wabup Lamongan jajaki kemungkinan maju Pilkada Surabaya 2020
Ia mengutarakan, KPU RI sudah menyampaikan jadwal dan tahapan Pilkada serentak tersebut kepada provinsi. Sesuai jadwal, Pilkada serentak itu akan dilaksanakan pada 23 September 2020.
Menindaklanjuti surat KPU RI itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kabupaten, terutama yang akan menggelar Pilkada.
"Segera susun rencana anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada. Lalu koordinasikan dengan pemerintah daerah di wilayah masing-masing," kata Amus lagi.
Ia berharap rancangan anggaran Pilkada itu diserahkan kepada Pemda jauh sebelum tahapan pemilu dimulai. Dengan demikian, Pemda bisa melakukan persiapan pada APDB.
Sebagaimana pemilu sebelumnya, sebut Amus, tahapan akan dimulai setahun sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Persiapan harus matang agar seluruh tahapan berjalan lancar.
"Kalau pemungutan suara Pilkada dilaksanakan pada 23 September 2020, maka 23 September 2019 tahapan sudah dimulai. Harus secepatnya rancangan anggaran dipersiapkan, karena sekarang sudah Juli, tidak sampai 3 bulan lagi tahapan akan dimulai," kata Amus lagi.
Ia juga berharap, KPU kabupaten mengkroscek kembali data pemilih serta melakukan persiapan lain yang dibutuhkan. Potensi kerawanan cukup tinggi pada pelaksanaan Pilkada.
"Sudah ada beberapa yang datang ke KPU provinsi untuk berkonsultasi soal penyusunan anggaran. Semoga KPU di kabupaten lain tidak ada masalah," katanya lagi.
Baca juga: KPU Bantul cermati ulang anggaran Pilkada 2020
Baca juga: Kemendagri: 99 persen perekaman KTP-el cukup untuk Pilkada demokratis
Pewarta: Toyiban
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
