...bergabungnya e-commerce dan tekfin justru menjadi buruk bagi konsumen karena ia kehilangan haknya karena konsumen tidak akan mendapatkan banyak pilihanJakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Haryadin Mahardika mengatakan Pemerintah wajib mengontrol persaingan ekonomi digital yang berjalan di Indonesia guna menghindari terbentuknya oligopoli dalam industri tersebut.
"Meskipun sekarang persaingan masih bagus, e-commerce masih banyak, tekfin juga banyak bermunculan, tapi sebagaimana sebuah industri pada akhirnya akan terjadi sebuah konsolidasi, yang paling kuat yang menang," kata Haryadin kepada Antara, di Jakarta, Jumat.
Konsolidasi industri ekonomi digital, menurut dia, bisa dihindari lewat pengawasan ketat Pemerintah untuk menjaga persaingan antar e-commerce yang berkolaborasi dengan tekfin dalam urusan pembayaran.
"Jika konsolidasi tidak terelakan, bergabungnya e-commerce dan tekfin justru menjadi buruk bagi konsumen karena ia kehilangan haknya karena konsumen tidak akan mendapatkan banyak pilihan," kata Haryadin.
Ia mencontohkan salah satu praktik oligopoli yang saat ini terjadi dalam ekonomi digital akibat kurangnya pengawasan Pemerintah menciptakan persaingan sehat adalah bisnis ojek daring.
"Dulu ada banyak pemain ojek online, sekarang cuma tinggal sisa dua, ya harganya tergantung dari kedua pemain tersebut," kata peneliti ekonomi itu.
Hingga saat ini, sudah ada dua Unicorn yang telah berkolaborasi dengan tekfin pembayaran seperti Bukalapak dengan tekfin DANA dan Tokopedia dengan tekfin OVO.
Tidak hanya itu tekfin Gopay besutan perusahaan rintisan Gojek yang merupakan decacorn juga telah berkolaborasi dengan perusahaan dagang online JD.ID mengikuti langkah Bukalapak dan Tokopedia dalam urusan pembayaran.
Baca juga: Peneliti: LinkAja harus kompetitif di tengah pertumbuhan e-commerce
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
