Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) DPP Partai Golkar sebaiknya sebelum pelantikan pasangan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober 2019.

Dari sisi kebijakan publik, kata Trubus Rahadiansyah di Jakarta, Jumat, penyelenggaraan Munas Golkar sebelum pelantikan itu dapat memastikan pemerintahan ke depan berjalan efektif.

Baca juga: Aziz Syamsuddin dukung Airlangga pada Munas Golkar Desember 2019

"Menurut saya munas lebih baik sebelum pelantikan presiden. Itu agar calon menteri yang diajukan Golkar yang nanti duduk di kabinet tidak memengaruhi dinamika pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Trubus.

Apabila nama-nama menteri telah diajukan Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat ini, dan ternyata Airlangga tidak terpilih kembali sebagai Ketua Umum Golkar pada munas, menurut dia, menteri yang telah diajukan bisa saja ditarik oleh kader yang menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Dari sisi kebijakan publik, menurut Trubus, waktu pelaksanaan munas yang pas adalah sebelum pelantikan pasangan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI agar tidak memengaruhi kebijakan Presiden dalam melaksanakan pembangunan.

Baca juga: Analis politik nilai kepemimpinan Airlangga Hartarto kurang mengakar

Trubus memperkirakan Golkar sebagai partai peraih suara terbanyak kedua di Pemilu 2019 akan memiliki jatah kursi yang cukup besar di kabinet sehingga posisi partai itu cukup penting untuk segera menentukan ketua umum periode mendatang sebelum pelantikan Presiden.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019