Pengamat: Penentuan kabinet jilid II harus proporsional

Pengamat: Penentuan kabinet jilid II harus proporsional

Pengamat politik Sultra, Prof Dr Eka Suaib. (Foto ANTARA/ Harianto)

Kendari, Sulawesi Tenggara (ANTARA) - Pengamat politik dari Sulawesi Tenggara, Prof Dr Eka Suaib, Jumat, di Kendari, mengatakan, dalam membentuk struktur dan menentukan formasi kabinet jilid II, Jokowi harus menentukan berdasarkan proporsional.

"Sebaiknya kabinet yang diisi atau kabinet Jokowi adalah lebih mempertimbangkan unsur proporsional meski memang dalam hal pertimbangannya adalah aspek-aspek unsur kepartaian, atau partai-partai koalisi yang mengusung," kata Suaib.

Ia mengatakan, jika penentuan kabinet hanya berdasarkan koalisi maka kabinet akan membuncit dan membesar dan tentu efektivitas pemerintahan akan terganggu kepentingan koalisi yang besar itu.

"Jadi kalkulasi atau pertimbangan politik itu saya kira harus menjadi pertimbangan dari Jokowi tetapi itu sangat tergantung dari Jokowi sendiri sebagai orang yang diberikan mandat dan punya legitimasi yang cukup kuat pada sistem pemerintahan," ujar dia.

SWakil dekan FISIP Universitas Haluoleo, itu juga menjelaskan, sistem proporsional bukan hanya berasal dari kalangan-kalangan independen atau akademisi, pengusaha, dan seterusnya, tetapi banyak juga orang-orang yang sudah profesional tetapi masuk di partai politik.

Pula baca: Rektor UMP: Kabinet Jokowi-Ma'ruf harus diisi sosok yang tepat

Pula baca: Aprindo harapkan kabinet baru Jokowi diisi sosok ahli di bidangnya

Pula baca: NasDem usulkan 11 kursi menteri

"Sebetulnya harus menyeimbangkan antara proporsional dan keterlibatan dari unsur unsur partai, hanya memang keterlibatan unsur partai jangan menjadikan penyusunan kabinet sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan karena itu tidak bagus, nanum harus mempertimbangakn aspek porporsionalisme dari partai-partai yang pengusung itu siapa kabinetnya," kata Suaib.

Hal penting lain yang perlu dilakukan Jokowi juga adalah melakukan rekonsiliasi nasional pada partai-partai di luar koalisi, sehingga dalam penyusunan kabinet partai di luar koalisi masuk pada proporsional kabinet nantinya.

"Secara politik rekonsiliasi adalah langkah yang paling realistis yang dilakukan dan rekonsiliasi itu adalah salah satunya dengan memberikan porsi juga bagi partai-partai yang tidak mengusung pada pilpres yang lalu," kata dia.

Selain itu, menurut dia, pembentukan kabinet merupakan momentum yang baik untuk menciptakan rekonsiliasi, karena rekonsiliasi perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kabinet.

"Filosofi Jokowi 'kerja' maka yang dibutuhkan adalah kemampuan administratif dan manajerial, maka sebetulnya Jokowi membutuhkan orang-orang yang dapat menterjemahkan ide-ide besar ke dalam ide-ide yang lebih praktis di lapangan, karena di mata Jokowi sebetulnya orang yang dapat bekerja dengan cepat, dengan terukur dan tidak banyak berpikiran-berpikiran generalis (umum), maka orang-orang itulah yang harus bersama Jokowi," kata dia. 

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi perintahkan menteri cabut 40 permen hambat investasi

Komentar