counter

Pengamat: dewan pengawas KPK perlu pertimbangan anggaran

Pengamat: dewan pengawas KPK perlu pertimbangan anggaran

Pengamat politik Voxpol, Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, (kedua dari kiri) saat menjadi pembicara dalam acara Polemik bertema "Ribut Rebut Kursi Menteri" yang digelar Trijaya Network di D'consulate Resto n Launge, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai usulan perlunya dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

"KPK memang harus diawasi, tetapi nanti sebetulnya ada anggaran yang harus dikeluarkan untuk membuat badan pengawas ini, " kata Pangi usai menjadi pembicara dalam diskusi publik 'Ribut Rebut Kursi Menteri' di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Antasari sampaikan KPK perlu dewan pengawas
Baca juga: Robby Arya Brata ingin bentuk dewan pengawas internal KPK


Selain anggaran negara, Pangi juga mengatakan usulan dewan pengawas KPK harus dipertimbangkan dari sisi kebutuhan dan efisiensinya.

"Efisien atau tidak? Apakah fungsi pokoknya dibutuhkan atau tidak? Ini penting atau tidak?" katanya lagi.

Namun ia mendukung bahwa KPK perlu diawasi supaya tidak menjadi lembaga dengan kekuatan tunggal.

Dalam lembaga ad hoc itu, menurutnya tetap harus ada yang bertugas untuk mengoreksi, mengawasi, dan mengimbangi kerja KPK.

Pangi mencontohkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan ad hoc juga memiliki cabang-cabang lembaga seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berperan mengawasi kinerja sehingga tidak terjadi penyelewengan.

Sebelumnya dalam kesempatan lain, mantan pimpinan KPK 2007-2009, Antasari Azhar mengatakan KPK memerlukan dewan pengawas untuk mengawasi kinerja lembaga.

Dewan pengawas diperlukan untuk mengawasi kinerja lembaga seperti laporan yang masuk, tingkat penyelidikan serta penyidikan.

Baca juga: Jokowi soal Dewan Pengawas KPK: "belum masuk ke saya"
Baca juga: DPR tidak ikut campur pembentukan Dewan Pengawas KPK

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksaan Bupati Indramayu pasca OTT

Komentar