“Yang kita khawatirkan kalau ini tidak dilakukan maka mungkin ada ratusan ribu perempuan Indonesia korban kekerasan seksual tidak akan berani lagi bersuara atau memprotesnya, jadi ini harus kita lakukan,” ujar Yasonna di kantor kementerian hukum dan HAM (kemenkumham) RI, Senin.
Baca juga: Menkumham bertemu Baiq Nuril bahas amnesti
Baca juga: Baiq Nuril temui Menteri Hukum dan HAM
Yasonna mengatakan hal ini bisa saja terjadi seusai kasus Baiq Nuril, karena wanita Indonesia lain yang juga korban kekerasan seksual akan menjadi takut, apabila mereka melapor justru mereka sendiri yang akan dipenjarakan.
“Ini bukan sekedar kasus kecil, ini menyangkut rasa keadilan yang dirasakan oleh Ibu Baiq Nuril dan banyak wanita-wanita lainnya, yang seharusnya korban tetapi dipidanakan,“ tambahnya.
Di kantor kemenkumham RI, Jakarta Selatan, Yasonna sore tadi sekitar pukul 17.00 WIB usai bertemu dengan Baiq Nuril yang ditemani oleh kuasa hukumnya Joko Jumadi dan politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.
Dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai langkah hukum selanjutnya yaitu pengajuan permohonan amnesti kepada presiden Joko Widodo, setelah upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril pada (3/1/2019) ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).
“Maka kami akan menyusun pendapat hukum kepada bapak presiden tentang hal ini, bahwa kemungkinan yang paling tepat adalah amnesti,” kata Yasonna.
Baca juga: Kuasa hukum Baiq Nuril susun permohonan amnesti kepada Jokowi
Sebelum diajukan kepada presiden, Yasonna mengatakan malam ini ia akan mengadakan diskusi dengan sejumlah pakar hukum serta tim IT Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk lebih memantapkan susunan pendapat hukum tersebut.
Baca juga: Baiq Nuril: saya ingin mencari keadilan, saya tidak akan menyerah
Baca juga: LPSK dukung Baiq Nuril ajukan amnesti
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
