counter

Kebutuhan dana akreditasi PN Semarang terungkap di sidang suap hakim

Kebutuhan dana akreditasi PN Semarang terungkap di sidang suap hakim

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berkonsultasi dengan penasihat hukumnya saat sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (9-7-2019). (Foto: I.C. Senjaya)

Semarang (ANTARA) - Kebutuhan dana untuk pelaksanaan percepatan akreditasi Pengadilan Negeri (PN) Semarang terungkap dalam sidang kasus dugaan suap Bupati Jepara Ahmad Marzuqi terhadap hakim Lasito.

Kebutuhan dana untuk akreditasi tersebut diungkap panitera muda hukum PN Semarang Ali Nuryahya saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa.

Menurut dia, hakim Lasito merupakan Ketua Tim Percepatan Akreditasi PN Semarang.

Baca juga: KPK tahan Bupati Jepara

Sebelumnya, PN Semarang memperoleh predikat Akreditasi B dan ingin naik menjadi A pada masa kepemimpinan Ketua Purwono Edi Santoso.

"Untuk meningkatkan akreditasi butuh biaya banyak, ada hal yang harus dibenahi, baik administrasi maupun fisiknya," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayuaji.

Menurut dia, pembenahan yang harus dilakukan untuk meningkatkan akreditasi tersebut tidak mungkin dibiayai dengan DIPA APBN.

"DIPA tidak akan cukup karena DIPA hanya untuk pemeliharaan," katanya.

Baca juga: KPK duga aliran dana suap hakim untuk keperluan Kantor PN Semarang

Sejumlah pengadaan yang dilakukan dalam upaya peningkatan akreditasi tersebut, antara lain, pembanginan gerbang pengadilan, pengadaan pendingin ruangan, dan penggantian kusen ruang sidang.

Dengan target untuk meningkatkan akreditasi tersebut, tegas dia, tanpa pendanaan dari DIPA maka tidak tahu dari mana anggaran akan diperoleh. ***2***

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar