idEA siap patuhi rencana aturan database nomor identitas asli ponsel

idEA siap patuhi rencana aturan database nomor identitas asli ponsel

Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga di Jakarta, Selasa (9/7/2019). (ANTARA/Aji Cakti)

Anggota-anggota idEA berbadan hukum di Indonesia dan kami tunduk pada regulasi yang berlaku di Indonesia.
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi E-Commerce Indonesia (Indonesian E-Commerce Association/idEA) siap mendukung dan mematuhi rencana penerapan aturan pemerintah tentang pengendalian database nomor identitas asli telepon seluler atau ponsel (IMEI).

"Anggota-anggota idEA berbadan hukum di Indonesia dan kami tunduk pada regulasi yang berlaku di Indonesia," ujar Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga di Jakarta, Selasa.

Bima menjelaskan jika memang terdapat aturan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), pihaknya bisa melarang atau memblokir (take down) iklan serta penjualan produk ponsel ilegal tersebut.

Ketentuan atau prosedur tersebut bisa dilakukan jika brand-principal merek ponsel tersebut mengajukan agar penjualan dan upaya promosi ponsel ilegal itu diblokir.

"Kami (asosiasi) sudah memiliki aturan tersebut," kata Bima saat menghadiri diskusi bertema "E-Commerce Kita Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri".

Baca juga: Asosiasi "e-commerce" dukung RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan

Sebelumnya Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan akan menetapkan peraturan yang mendukung pengendalian database nomor identitas asli ponsel (IMEI) pada 17 Agustus 2019.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Janu Suryanto mengatakan sistem kontrol IMEI sangat penting untuk melindungi industri dan konsumen di dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi, registrasi dan pemblokiran perangkat telekomunikasi seluler yang tidak memenuhi ketentuan. Program ini diinisiasi oleh Kemenperin sejak 2017.

Kontrol IMEI juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi selular dan menghilangkan ponsel dari pasar gelap di pasar sehingga meningkatkan potensi pajak pemerintah.

Informasi atas daftar IMEI yang valid tersebut, dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah terkait untuk membuat kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

Agar dapat berjalan dengan baik, pemerintah juga akan membuat regulasi terkait Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA) dalam upaya mendukung program kontrol IMEI tersebut.
Baca juga: Pemerintah perlu wajibkan perusahaan lokalisasi data di Indonesia

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Jokowi upayakan rezim perpajakan adil di era digital

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar