Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan kembali komitmen pemerintah sekaligus rekomendasi perluasan pelaksanaan BPNT di paruh kedua tahun 2019.

Siaran pers Kemenko PMK yang diterima di Jakarta, Selasa, hasil evaluasi penyaluran BPNT disepakati perluasannya dan akan dilaksanakan sekaligus pada November 2019. "Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan BPNT menunjukkan masih dibutuhkan beberapa persiapan agar perluasan BPNT lebih matang," kata Puan.

Untuk itu perluasan BPNT tahap dua yang semula direncanakan pada Agustus 2019 di 83 Kabupaten dan BPNT tahap tiga pada Oktober 2019 di 119 kabupaten, digabung menjadi satu untuk 202 kabupaten pada November 2019.

Menko PMK meminta kementerian-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan BPNT seperti Kementerian Sosial, Bulog, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan bank yang tergabung dalam Himbara segera menindaklanjuti langkah-langkah penyiapan perluasan BPNT tersebut.

Evaluasi juga membahas tentang penguatan infrastruktur seperti menghilangkan wilayah blank spot dan peningkatan sinyal atau frekuensi untuk kelancaran transaksi menjadi salah satu perhatian dalam perbaikan.

"Saya harap selain penguatan infrastuktur pendukung, kementerian-lembaga terus berkoordinasi. Bulog bersinergi dalam kelancaran program perluasan BPNT dengan mendorong Rumah Pangan Kita (RPK) mitra BULOG untuk menjadi e-warong di wilayah BPNT existing dan perluasan," kata Puan

Berdasarkan data per 25 Juni 2019, BPNT telah disalurkan di 312 kabupaten-kota dengan jumlah penerima 11.867.490 keluarga penerima manfaat.*


Baca juga: CIPS: Bulog harus pastikan beras BPNT berkualitas baik

Baca juga: Buwas: Program BPNT bukan untuk kepentingan bisnis


Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019