“Kita Komisi I berpikir kalau bisa anggaran KPID ditentukan oleh APBN dengan begitu semua mempunyai kesamaan,” kata Setya usai melakukan uji kelayakan calon Komisioner KPI sesi I di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa.
“KPID ingin anggarannya sama, tapi tidak mudah karena anggarannya udah ada di APBD. Sedangkan APBD bergantung Gubernur yang mekanismenya bergantung DPRD,” tambahnya.
Setya menambahkan, permasalahan tersebut akan dirundingkan bersama anggota Komisi I lainnya.
Anggaran KPID tersebut disampaikan Komisi I DPR Setya guna menanggapi pernyataan dari calon Komisioner KPI periode 2019-2022 Irsal Ambia saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan hari kedua di ruang sidang Komisi I DPR.
Irsal yang merupakan komisioner KPID Aceh mengusung sinergitas antara KPI dan KPID dengan pola hubungan yang lebih terarah termasuk perbedaan jumlah anggaran yang diterima oleh masing-masing KPI diseluruh Indonesia.
Uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner KPI dilaksanakan sejak Senin hingga Rabu (10/07) mendatang. Uji hari pertama dan kedua diikuti oleh masing-masing 15 calon komisioner KPI dan hari Rabu diikuti empat calon termasuk Ketua KPI periode 2016-2019 Yuliandre Darwis.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyebutkan 3 kriteria penilaian yang ditetapkan guna untuk menyaring kandidat, yakni integritas, kompetensi, dan wawasan.
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
