"Calon menteri ini harus memiliki hati dan konsep untuk Papua ke depan," kata Jhon kepada Antara di Jayapura, Rabu.
Namun, menurut Jhon, keputusan untuk memiliki calon menteri asal Papua ini kembali kepada hak prerogatif presiden, sehingga pihaknya tidak dapat memaksakan harus memilih siapa.
Baca juga: PKB berharap kadernya duduki kursi menteri di tiga kementerian
"Meskipun disebutkan dari kalangan pemerintahan atau politisi namun saya tidak dapat menyebutkan siapa orangnya karena bagi saya, seluruh orang Papua memiliki kemampuan untuk menjadi menteri," ujarnya.
Dia menjelaskan menentukan menteri adalah hak prerogatif presiden sehingga siapapun orangnya, pihaknya tidak mungkin dapat mengintervensi kepala negara.
"Namun kaitannya dengan usulan menteri dari Papua merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat Bumi Cenderawasih terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia," katanya lagi.
Baca juga: Golkar usulkan Dito Aritedjo jadi calon menteri
Dia menambahkan calon menteri asal Papua jika diambil dari kalangan pemerintahan atau politisi dianggap memiliki pengalaman pengabdian dalam membangun daerahnya karena sebelumnya sudah pernah bekerja bagi daerahnya.
Baca juga: Anggota DPD RI asal Papua Barat diusulkan jadi calon menteri
"Selain itu, terlepas berasal dari kaum milenial atau bukan, calon menteri asal Papua dari kalangan pemerintah maupun politisi ini harus memiliki hati bagi kemajuan Bumi Cenderawasih," ujarnya lagi.
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019
