Jakarta (ANTARA) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk dan meluncurkan Tim Respon Insiden Keamanan Siber Pemerintah atau Government Cyber Security Insiden Response Team (Gov-CSIRT) untuk mengantisipasi dan mengatasi serangan siber di sektor pemerintah.

Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian yang diwakili Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak membuka Grand Launching Gov-CSIRT di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber Sektor Pemerintah dengan tema Kolaborasi Instansi Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Siber Nasional di Jakarta Utara, Rabu.

Kepala BSSN dalam sambutannya dibacakan Syahrul Mubarak menyatakan bahwa kegiatan FGD dan Gov-CSIRT Indonesia, merupakan salah satu langkah BSSN dalam mewujudkan amanah Presiden Joko Widodo untuk menjadikan BSSN sebagai Badan Siber Kelas Dunia.

Karena itu, dalam membangun sistem keamanan informasi nasional, BSSN mengajak semua pemangku kepentingan, baik sektor pemerintah, sektor swasta serta akademisi untuk berpartisipasi aktif, berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan keamanan siber di Indonesia.

Baca juga: BSSN tangani 28,8 juta serangan server KPU
Baca juga: Pakar: BSSN perlu mendorong pengesahan RUU Keamanan Siber jadi UU
Baca juga: Ketua BSSN Hinsa Siburian akan taat aturan terkait rangkap jabatan


Gov-CSIRT Indonesia merupakan tim respon insiden siber sektor pemerintah yang memberikan layanan respon insiden di sektor pemerintah.

Gov-CSIRT merupakan tim respon insiden siber sektor pemerintah yang diketuai oleh Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah pada Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Daddy Estoe Widodo. Yang juga beranggotakan seluruh staf BSSN pada sektor pemerintah.

Dalam pembentukannya, Gov-CSIRT Indonesia mengemban misi membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah.

Selain itu membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, membangun kapasitas sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah dan mendorong pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) pada sektor pemerintah.

Baca juga: Presiden ingin BSSN tak ketinggalan dari lembaga siber negara lain
Baca juga: BSSN: situs KPU aman untuk Pemilu 2019


Konstituen dari Gov-CSIRT Indonesia meliputi seluruh pemerintah daerah dan pemerintah ousat. Gov-CSIRT Indonesia memberikan layanan yang meliputi aspek- aspek manajemen insiden keamanan siber, diantaranya triase insiden, koordinasi insiden dan resolusi insiden.

Triase insiden merupakan langkah memastikan kebenaran insiden dan pelapor, dan menilai dampak dan prioritas insiden. Koordinasi insiden, merupakan koordinasi insiden dengan konstituen dan penentuan kemungkinan penyebab insiden.

Selain itu pemberian rekomendasi penanggulangan berdasarkan panduan/SOP yang dimiliki Gov-CSIRT Indonesia kepada konstituen dan koordinasi insiden dengan CSIRT atau pihak lain yang terkait.

Adapun resolusi insiden merupakan investigasi dan analisis dampak insiden, rekomendasi teknis untuk pemulihan pasca insiden, dan rekomendasi teknis untuk memperbaiki kelemahan sistem.

Selain layanan tersebut, Gov-CSIRT juga disertai dengan aktivitas proaktif dalam bentuk cyber security drill test  workshop atau bimbingan teknis dan asistensi pembentukan CSIRT sektor pemerintah.
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019