"Kami ke sini (Sleman) untuk mencatat dan mendokumentasikan proses pengarusutamaan gender menjadi sebuah buku untuk berbagi pengetahuan dengan daerah di provinsi lainnya," kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Agustina Erni saat melakukan kunjungan ke Sleman, Rabu.
Menurut dia, kunjungannya bersama Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepudan rombongan delapan orang lainnya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Kabupaten Sleman adalah untuk mendokumentasikan proses PUG di Kabupaten Sleman.
"Sleman layak menjadi contoh daerah lainnya karena telah berhasil meraih penghargaan tertinggi Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Mentor pada 2018. Tingkat mentor sendiri menunjukkan pelaksanaan PUG di Sleman sudah tingkat atas dan mentor mempunyai tanggung jawab berbagi ilmu terkait program dan inovasi terkait pelaksanaan PUG dengan kabupaten/kota lainnya," katanya.
Ia mengatakan, pada 27 Juni 2019, tiga desa di Sleman dipilih menjadi tempat pembelajaran terbaik bagi para Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Capaian Kinerja Pelaksanaan PUG dari 16 provinsi.
Kegiatan dilakukan di Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok dan Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan.
"Ketiga desa ini dinilai telah mampu melaksanakan PUG dan menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di tingkat desa. Ketiga desa ini juga telah mampu menciptakan berbagai inovasi pelaksanaan PUG," katanya.
Erni mengatakan, selain itu PUG di Kabupaten Sleman mendapat dukungan yang sangat besar dari kepala daerah, dalam hal ini Bupati Sleman. Dukungan tersebut juga diikuti oleh komitmen-komitmen Bupati dalam bentuk peraturan-peraturan yang terimplementasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sleman.
Hal lainnya yang menjadi daya tarik untuk belajar dan mendokumentasikan PUG di Sleman yaitu laporan audit berbasis gender sudah berjalan.
"Dari proses perencanaan melibatkan Bappeda dan OPD terkait bisa masuk ke tim anggaran. Anggaran, pelaksanaan sampai audit ini sudah merupakan suatu mekanisme yang satu dan di Sleman sudah ada aplikasinya (Simrenda). Ini menunjukkan komitmen satu alur proses perencanaan penganggaran, implementasi, evaluasi sudah benar-benar berjalan yang di daerah lain sudah ada namun belum menjadi satu," katanya.
Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini berharap dengan kunjungan dari Kemen PPPA tersebut, pelaksaan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Sleman selain diapresiasi oleh KemenPPPA juga bisa semakin memberikan dampak dan manfaat yang nyata di seluruh masyarakat Kabupaten Sleman khususnya afirmasi kelompok rentan.
Kelompok rentan tersebut seperti masyarakat miskin, disabilitas, perempuan dan anak, kelompok di daerah rawan bencana dan lainnya.
"Afirmasi ini yang harus merasakan manfaat dari pembangunan yang responsif gender. Pembangunan responsif gender di Sleman juga berjalan proporsional, tidak hanya pada perempuan namun juga pada laki-laki," katanya.
Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
