“Indonesia adalah negara berdaulat pertama yang menerbitkan sukuk hijau, tetapi permintaan untuk pembiayaan terus meningkat seiring dengan skala infrastruktur yang semakin berkembang,” kata Estlin dalam wawancara terbatas dengan beberapa media di Jakarta, Rabu.
Indonesia memang tercatat sebagai perintis dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan sukuk hijau senilai 1,25 miliar dolar AS (Rp17,6 triliun) pada Maret 2018.
Selain semakin memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global, penerbitan sukuk hijau ini merupakan manifestasi komitmen Indonesia pada Paris Agreement yang diratifikasi pada 2016 dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih rendah karbon dan tahan atas perubahan iklim.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani optimistis instrumen investasi baru obligasi hijau pada proyek-proyek berbasis pelestarian lingkungan di Indonesia akan diminati oleh investor.
“Memang semakin banyak investor dan manajer aset yang tertarik pada proyek-proyek yang memenuhi tujuan berkelanjutan dan berfokus pada perubahan iklim. Karena itu, produk keuangan hijau perlu dikembangkan,” kata Estlin.
Baca juga: London alokasikan Rp52,9 triliun biayai infrastruktur Indonesia
Untuk mengembangkan sektor keuangan hijau, menurut Estlin, dibutuhkan sebuah kerangka kerja dan peraturan yang mengadopsi standar global untuk memastikan aliran modal ke proyek-proyek berbasis pelestarian lingkungan.
“Jadi kami ingin bermitra dengan kementerian dan lembaga di Indonesia, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan serta pelaku bisnis untuk membantu Indonesia membentuk satuan tugas keuangan hijau yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut,” ujar Estlin.
Selain itu, Duta Besar Internasional untuk Sektor Jasa Keuangan dan Profesional Inggris itu juga mengusulkan penyusunan rencana aksi (plan of action) yang nyata terkait proyek-proyek infrastruktur yang perlu didanai melalui instrumen keuangan hijau.
Inggris, sebagai contoh, telah membentuk otoritas khusus yang bertugas menyusun daftar proyek prioritas untuk membantu memfokuskan pasar modal pada pembiayaan proyek-proyek tersebut.
“Akan lebih mudah bagi kementerian dan lembaga untuk bekerjasama membuat sebuah rencana aksi, sehingga pembangunan proyek-proyek tersebut tidak terfragmentasi,” ujar Estlin.
Estlin berkunjung ke Jakarta pada 10-11 Juli 2019 untuk memperkuat hubungan kerja sama keuangan antara Inggris dan Indonesia.
Dalam kunjungannya, Estlin didampingi oleh perwakilan dari London Stock Exchange Group dan London Market Group, dan dijadwalkan berdiskusi dengan pemerintah, pembuat kebijakan dan para pemimpin industri tentang kerja sama keuangan hijau (green finance) dan keuangan syariah.
Baca juga: Walikota Korporasi London ke Jakarta bahas keuangan hijau dan syariah
Baca juga: Investor di Forum Infrastruktur London lirik potensi ekonomi Jabar
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019
