counter

KKP tertibkan rumpon ilegal diduga milik nelayan Malaysia

KKP tertibkan rumpon ilegal diduga milik nelayan Malaysia

Rumpon ilegal yang diduga milik nelayan Malaysia, ditertibkan oleh petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP RI, Rabu (10/7/2019). (Dokumentasi KKP)

Berdasarkan identitas yang didapati, rumpon-rumpon tersebut diduga kuat dimiliki oleh warga Malaysia
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan sebanyak lima unit alat bantu penangkapan ikan rumpon ilegal yang diduga milik nelayan Malaysia, di sekitar perairan Ambalat perbatasan Indonesia- Malaysia.

"Penertiban rumpon-rumpon tersebut dilakukan pada Rabu (10/7) oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 07 yang dinakhodai Capt. Jendri Erwin Mamahit," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherman dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, rumpon-rumpon yang ditertibkan tersebut dipasang di perairan Indonesia tanpa izin dan diduga kuat dimiliki oleh nelayan asing.

"Berdasarkan identitas yang didapati, rumpon-rumpon tersebut diduga kuat dimiliki oleh warga Malaysia," tambah Agus.

Ia mengemukakan bahwa pemasangan rumpon oleh oknum warga Malaysia di perairan Indonesia disinyalir untuk meningkatkan hasil tangkapan.

Hal tersebut, lanjutnya, tentu dapat merugikan nelayan Indonesia, karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan kemudian ditangkap oleh nelayan Malaysia.

Selanjutnya rumpon-rumpon tersebut dibawa dan diserahkan ke Stasiun PSDKP Tarakan Kalimantan Utara.

Sejak Januari hingga Juli 2019, sebanyak 81 rumpon ilegal yang terdiri dari 76 milik warga Filipina dan 5 milik warga Malaysia berhasil ditertibkan oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR).

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong petinggi Polri untuk dapat mengusut secara tuntas pelaku berbagai aktivitas ilegal di laut Nusantara sebagai upaya mendukung kedaulatan nasional.

Ketika mendapatkan kehormatan untuk mengisi kuliah umum kepada para peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri tahun ajaran 2019 di Jakarta pada Jumat (28/6), Menteri Susi menyampaikan bahwa polisi memiliki peran yang sangat penting untuk turut menjaga kedaulatan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Susi menyatakan peran penting Polri salah satunya melalui peran menindak pemilik kapal perikanan asing yang melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia.

Menteri Susi menjelaskan, keseriusan untuk mengusut para pelaku kejahatan di laut sangat penting mengingat tingginya nilai ekonomi yang terdapat di dalamnya.


Baca juga: KKP tertibkan 21 rumpon ilegal Filipina di perairan Sulawesi Utara
Baca juga: Tim pengawas perikanan berhasil amankan empat rumpon
Baca juga: KRI Soputan bersihkan 16 rumpon ilegal

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Susi resmikan pendingin ramah nelayan

Komentar