counter

Nasdem: KIK musyawarah tentukan formasi Pimpinan MPR

Nasdem: KIK musyawarah tentukan formasi Pimpinan MPR

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate memberikan keterangan pers mengenai pemberhentian sementara Ketua DPW Partai NasDem Kepulauan Riau terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (11/7/2019). (ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Jhonny G Plate mengatakan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan bermusyawarah bersama kelompok DPD RI untuk menentukan formasi Pimpinan MPR RI.

Dia juga menyarankan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur melakukan hal yang sama, sehingga ada proses pemilihan.

Baca juga: Diperkirakan ada dua paket akan bersaing isi jabatan pimpinan MPR

Baca juga: Ahli usulkan ketua MPR berjiwa dan bersikap negarawan

Baca juga: Parpol besar mulai siapkan kadernya untuk pimpinan MPR dan DPR



"Demi pemilihan berlangsung baik, Koalisi Adil Makmur bentuk formasinya dengan kelompok DPD dan KIK bentuk formasinya dengan kelompok DPD sehingga ada pemilihan, jangan semuanya bergabung," kata Jhonny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia KIK dan kelompok DPD RI akan bicarakan bersama sehingga sampai pada satu titik konsensus.

Namun dia mengatakan, pihaknya sudah memiliki perkiraan formasi pimpinan namun saat ini masih berdiskusi dan menjalin komunikasi politik secara intens.

"Namun diskusi masih cair, pembicaraan masih dinamis. Untuk kegotongroyongan politik, semua ruang kami buka demi kebaikan bangsa," ujarnya.

Jhonny mengatakan untuk kursi Pimpinan MPR, Nasdem mendorong tokoh senior dan memperhatikan secara serius keterwakilan gender.

Menurut dia, capaian Nasdem sangat baik terkait representasi gender di parlemen yaitu 32,2 persen anggota DPR periode 2019-2024 dari Nasdem merupakan perempuan.

"Satu yang unik, Nasdem untuk MPR akan dorong tokoh senior yang punya kompetensi memadai dan perhatikan sungguh-sungguh keterwakilan gender," katanya.

Selain itu menurut dia, KIK juga akan musyawarah terkait posisi pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan itu menunjukkan soliditas koalisi tersebut sangat kuat dan terjaga dengan baik.

Menurut dia, KIK dari sisi kekuatan politik, sudah sangat kuat yaitu 349 anggota DPR periode 2019-2024 dari KIK atau 60,7 persen di parlemen.

"Itu sudah cukup, tidak perlu terlalu besar. Koalisi dengan profile yang bagus untuk kemajuan demokrasi Indonesia," ujarnya.

Mendag tak hadiri panggilan KPK

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar