“Milenial ini jangan hanya latah-latahan karena di negara lain ada milenial yang menjadi menteri kita juga ikut-ikutan juga jangan dipakskan juga. Kalau kelompok milenial yang ktia cari tidak ada, enggak perlu dipaksakan,” kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, penentuan menteri milenial yang layak akan sangat rumit karena selain cerdas dan memenuhi kualifikasi, menteri dengan usia sekitar 30 tahun ini harus tahan banting dan mampu dengan total membantu presiden mewujudkan visi, misi, dan janji politik yang sudah dinanti masyarakat.
Baca juga: Milenial sambut positif wacana menteri muda kabinet Jokowi
“Bukan hanya masalah anak muda, melainkan dia akan cenderung lugu menghadapi realitas politik yang sesungguhnya karena menteri itu suka tidak suka harus menghadapi kritik dari kalangan bukan dari oposisi, bahkan partai pendukung pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Adi juga mengingatkan menteri milenial yang dipilih juga mempunyai dukungan penuh dari partai politik agar mampu bertahan dan terbebas dari rong-rongan politik dari unsur oposisi maupun partai pendukung pemerintah.
“Dinamika sistem politik kita ini susah ditebak. Mungkin ada milenial pinter cerdas punya kapasitas. Kalau tidak punya backup politik, dia bisa terancam di-bully di Senayan karena tempat ini hutan belantara,” katanya.
Pada prinsipnya dia mendukung. Akan tetapi, di sisi lain kualitas kompetensi totalitas mendukung presiden dan mendapat dukungan partai itu yang paling penting.
Baca juga: Kaum milenial pantas menjadi menteri ekonomi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan pembentukan kementerian baru sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman, salah satu upayanya adalah memberi tempat untuk anak muda dengan rentang usia 20 hingga 30 tahun masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II.
Hingga kini Jokowi belum mengumumkan nama-nama menteri yang berasal dari kalangan partai maupun nonpartai.
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
