"Pemerintah daerah melalui instansi berwenang sebaiknya lebih meningkatkan pembinaan koperasi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat," katanya Ahsin ketika dihubungi di Sungailiat, Kabupaten Bangka, Jumat.
Menurut Ahsin, dari pengalaman menjadi ketua KSMI yang memiliki 2.000 anggota dengan modal simpanan mencapai Rp25 miliar, belum pernah mendapatkan bantuan modal dari pemerintah.
"Pembinaan pemerintah perlu dilakukan karena masih terdapat sejumlah koperasi yang berjalan ditempat "stagnan" dalam mengembangkan usaha," jelasnya.
Pemerintah justeru lebih memperhatikan perkembangan gabungan kelompok tani (Gapoktan), padahal Gapoktan itu belum semuanya memiliki badan hukum resmi.
Ia menjelaskan, meskipun koperasi didirikan atas dasar kebersamaan, namun dalam praktek di lapangan saling bersaing antar lembaga koperasi, bahkan ada dugaan koperasi di bawah pengelolannya sempat diadu domba dengan koperasi lain.
"Saya merindukan dengan perkembangan koperasi karena pengembangan usaha koperasi dikerjakan secara terpadu, gotong royong oleh seluruh anggota," ujarnya.
Menurut Mat Ahsin, sebagaimana tujuan bapak koperasi Indonesia Mohammad Hatta menginginkan adanya suatu peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha koperasi.
Jauh sebelum tokoh Proklamator Kemerdekaan RI, Mohammad Hatta mendorong koperasi di Indonesia, keberadaan koperasi di Indonesia sudah diawali tahun 1886.
Pada 16 Desember 1886, R. Aria Wiraatmadja, Patih Purwokerto, mendirikan Hulp en Spaarbank, lembaga dengan model koperasi kredit Raiffeisen itu dimaksudkan untuk menolong kaum priyayi dari cengkeraman lintah darat.
Pewarta: Kasmono
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
