counter

CIPS: Kerja sama pemerintah-swasta diperlukan di bidang pangan

CIPS: Kerja sama pemerintah-swasta diperlukan di bidang pangan

Ilustrasi ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Perbaikan dan peningkatan infrastruktur dapat diterapkan dalam produksi beras yang kerap terkendala pada infrastruktur pascapanen dan juga masalah pergudangan.
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menilai kerja sama pemerintah dan perusahaan swasta dapat terjalin untuk mencapai ketahanan pangan, salah satunya dengan meningkatkan infrastruktur sektor pertanian.

Menurut Galuh, perbaikan dan peningkatan infrastruktur dapat diterapkan dalam produksi beras yang kerap terkendala pada infrastruktur pascapanen dan juga masalah pergudangan.

"Akhirnya, dengan melihat fakta yang ada, perbaikan dalam sektor pangan dapat berdampak baik bagi peningkatan konsumsi rumah tangga dan tentunya dapat menekan inflasi," kata Galuh di Jakarta, Jumat.

Galuh menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada sektor pangan belum efektif menstabilkan harga, baik di tingkat petani maupun konsumen.

Ia menilai salah satu penyebabnya adalah masih di seputar harga pembelian bahan pangan yang harus sesuai dengan regulasi pemerintah yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Penetapan HPP ini mengakibatkan terbatasnya ruang swasta untuk terlibat dalam pasar pangan. Terlebih lagi, faktanya HPP yang harusnya melindungi petani justru seringkali menjadikan petani sebagai pihak yang paling dirugikan. Belum lagi rantai distribusi yang panjang yang mengakibatkan harga di tingkat konsumen menjadi mahal.

Baca juga: Peneliti: Keterlibatan swasta dalam sektor pangan perlu ditingkatkan

Selain penerapan HPP, sektor pangan masih juga kerap terkendala masalah cuaca. Ketika musim panen, yang terjadi adalah harga justru jatuh. Namun ketika tidak musim panen, harga naik. Siklus seperti ini yang harus dihentikan. Untuk itu, sektor pangan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

Oleh karenanya, pemerintah harus menyadari tidak dapat berjalan sendiri. Kerja sama yang strategis dengan pihak swasta dapat terjalin untuk mencapai ketahanan pangan.

Sektor pangan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar inflasi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pangan pada Juni 2019 mengalami inflasi sebesar 1,63 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 152,04 pada Mei 2019 menjadi 154,52 pada Juni 2019. Semakin tinggi laju inflasi akan berdampak pula bagi penurunan daya beli masyarakat.

"Mereka yang tergolong ke dalam masyarakat miskin adalah yang paling terdampak dengan tingginya harga pangan. Dengan penghasilan yang mereka miliki, kalau mereka hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, mereka akan sulit memenuhi kebutuhan lainnya seperti untuk pendidikan dan juga kesehatan," kata Galuh.
 

Setiap Desa Kini Wajib Miliki Embung

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar