Titik panas terbanyak terpantau menyebar di Kabupaten Pelalawan dengan tujuh titik panas, serta Bengkalis, Rokan Hilir dan Siak masing-masing enam titik panas, kata SukisnoPekanbaru (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi lonjakan titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
BMKG menyatakan berdasarkan pencitraan satelit Terra dan Aqua, Sabtu pukul 16.00 WIB, sebanyak 35 titik panas dengan tingkat kepercayaan diatas 50 persen sebagai indikasi terjadinya Karhutla menyebar di 10 kabupaten kota di Provinsi Riau.
"Titik panas terbanyak terpantau menyebar di Kabupaten Pelalawan dengan tujuh titik panas, serta Bengkalis, Rokan Hilir dan Siak masing-masing enam titik panas," kata Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Sukisno di Pekanbaru.
Selain tiga wilayah tersebut, titik panas turut menyebar di Kampar tiga titik, Rokan Hulu dua titik, serta satu titik panas masing-masing menyebar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru.
Baca juga: BMKG : titik panas terkonsentrasi di pesisir Riau
Secara umum, BMKG juga mendeteksi lonjakan titik-titik panas yang terdeteksi di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Selain 35 titik panas di Riau, turut terpantau 18 titik panas di Sumatera Selatan, tujuh titik di Jambi, empat titik di Bengkulu serta tiga titik panas masing-masing di Lampung, Sumbar, Sumut dan dua titik panas di Bangka Belitung.
Lebih jauh, dari 35 titik panas di Riau, BMKG menyebut 17 titik di antaranya dipastikan sebagai titik api atau indikasi kuat terjadinya Karhutla dengan tingkat kepercayaan diatas 70 persen.
Sebanyak 17 titik panas itu menyebar di Pelalawan dan Rokan Hilir masing-masing empat titik, tiga titik api di Siak, dua titik di Rokan Hulu, serta masing-masing satu titik api di Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu dan Pekanbaru.
Berdasarkan catatan Antara, titik panas yang terpantau di Riau pada hari ini merupakan yang terbanyak dalam sebulan terakhir.
Baca juga: Walhi Sumsel deteksi 280 titik api di lahan konsesi
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebanyak 1.500 personel gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, hingga tokoh agama dan masyarakat disebar ke desa-desa di Provinsi Riau yang dianggap rawan terjadinya Karhutla.
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo kepada Antara mengatakan, personel gabungan dan tokoh agama serta masyarakat yang tergabung dalam satuan tugas (Satgas) Karhutla itu akan tinggal bersama masyarakat sebagai upaya memberikan pemahaman dan penjelasan pencegahan kebakaran.
"Tahun ini Satgas tidur di rumah penduduk. Berada di tengah masyarakat, termasuk bagaimana mereka melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan. Semua bersatu dan bergabung selesaikan masalah," kata Doni usai bertemu dengan Gubernur Riau, aktivis lingkungan, mahasiswa dan forum komunikasi pimpinan daerah lainnya.
Dia mengatakan bahwa pola penanganan Karhutla pada tahun ini akan lebih mengedepankan kegiatan pencegahan. Pola itu berubah dibanding pola sebelumnya yang cenderung fokus pada kegiatan penanggulangan.
Baca juga: 311 titik panas mucul di Sumsel sepanjang Januari-Juni
Menurut Doni, kegiatan pencegahan Karhutla jauh lebih efektif dibandingkan dengan penanggulangan. Hal itu dikuatkan dengan data yang ia miliki bahwa Karhutla yang melanda Riau dan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia selama ini, 99 persen akibat perbuatan manusia.
Hingga awal Juli 2019 ini, tercatat lebih dari 3.300 hektare lahan di Riau hangus terbakar. Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah yang terluas mengalami Karhutla dengan luas mencapai 1.435 hektare.
Selain Bengkalis, kebakaran turut melanda wilayah Rohil dengan luas kebakaran mencapai 606,25 hektare. Selanjutnya Siak 366 hektare, Dumai 269,75 hektare dan Meranti 232,7 hektare. Kemudian, di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) 120 hektare, Pelalawan 95 hektare, Indragiri Hulu (Inhu) 71,5 hektare, Kampar 64,9 hektare dan Kuansing lima hektare.
Pemerintah Provinsi Riau telah mengaktifkan Satgas Karhutla setelah menetapkan status siaga darurat sejak 19 Februari hingga 31 Oktober 2019 mendatang.
Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
