counter

Kemenhub berikan dispensasi pegawai hari pertama sekolah

Kemenhub berikan dispensasi pegawai hari pertama  sekolah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan No 17 Tahun 2019 tentang Pemberian Dispensasi Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Untuk Mengantar Putra/Putrinya Di Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Ajaran 2019/2020. (Dokumentasi Kemenhub)

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung tumbuhnya iklim pembelajaran yang lebih positif dan menyenangkan, serta mendorong interaksi antara anak, orang tua, dan guru di sekolah agar terjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memberikan dispensasi kepada aparatur sipil negara (ASN) pada hari pertama anak masuk sekolah pada Senin, berupa izin keterlambatan (TL) atau pulang sebelum waktunya (PSW).

Dispensasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan No 17 Tahun 2019 tentang Pemberian Dispensasi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk Mengantar Putra/Putrinya pada Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Ajaran 2019/2020.

"Kemenhub sangat mendukung hal ini. Namun demikian, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pegawai yang akan mengantar anak ke sekolah agar melapor kepada atasannya terlebih dahulu," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dikatakannya, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung tumbuhnya iklim pembelajaran yang lebih positif dan menyenangkan, serta mendorong interaksi antara anak, orang tua, dan guru di sekolah agar terjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan.

"Tapi pegawai yang menggunakan dispensasi TL/PSW harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari atasan langsung dan disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir pada unit masing-masing," kata Hengki.

Hengki menjelaskan bagi pegawai yang mendapatkan dispensasi tersebut diharuskan tetap hadir saat sebelum atau setelah melakukan kegiatan mengantar ke sekolah putra/putrinya untuk mengisi daftar hadir secara elektronik pada saat berada di kantor.

"Mereka yang mendapat dispensasi tetap harus ke kantor untuk mengisi daftat hadir elektronik. Jadi bukan tidak hadir sama sekali. Pegawai yang menggunakan dispensasi tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja dan tidak diperhitungkan ke dalam akumulasi pelanggaran jam kerja," tambahnya.

Baca juga: Menhub ungkap para inisiator pertemuan Jokowi-Prabowo

Dalam Surat Edaran tersebut, dijelaskan bahwa Pegawai yang akan mengantarkan putra-putrinya di hari pertama masuk sekolah diberikan izin melalui izin keterlambatan (TL) atau pulang sebelum waktunya (PSW).

Selain itu, dispensasi tersebut diberikan bagi pegawai yang putra/putrinya menempuh pendidikan pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), PAUD, Sekolah Dasar, (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sementara itu bagi pegawai yang putra/putrinya menempuh pendidikan kelas 10 sampai kelas 12 SMA atau sederajat, dapat dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi dengan memperhatikan jarak dan sistem pendidikan yang ditempuh seperti di pesantren atau di asrama.

Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar ke depan untuk anak akan semakin baik.

Baca juga: Kemenhub kembangkan Pelabuhan Labuan Bajo sebagai terminal penumpang

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenhub akan renovasi terminal induk Mamboro

Komentar