counter

Wapres: Sistem zonasi tidak turunkan mutu sekolah favorit

Wapres: Sistem zonasi tidak turunkan mutu sekolah favorit

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan Pembekalan Capraja TNI-Polri Tahun 2019 di Gedung Olahraga Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin. (ANTARA/Fransiska Ninditya)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019 tidak bertujuan untuk mengurangi kualitas sekolah favorit di suatu daerah, melainkan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah sehingga kualitas belajarnya optimal.

"Itu tidak berarti mengurangi mutu sekolah-sekolah favorit. Sistem zonasi itu bukan untuk mengurangi mutu sekolah favorit, tapi berusaha mendekatkan sekolah dengan kediaman murid agar terjangkau dengan mudah," kata Wapres JK saat memberikan Pembekalan Calon Perwira Muda (Capaja) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Senin.

Dengan penerapan sistem zonasi, lanjut Wapres, siswa akan mudah dalam menjangkau sekolah. Selain itu juga sistem tersebut bertujuan mewujudkan pemerataan kualitas sekolah, sehingga siswa dengan nilai tinggi tidak semuanya masuk ke sekolah tertentu.

Baca juga: Kemendikbud akan evaluasi PPDB 2018, termasuk zonasi?

"Itu sebenarnya mempermudah mencapai sekolah, karena kalau anak-anak itu banyak pergi ke sekolah favorit itu bisa jauh sekolahnya sehingga menimbulkan masalah bagi anak itu sendiri. Tujuannya tentu agar sekolah itu mempunyai mutu yang sama dengan sekolah favorit," jelasnya.

Sistem zonasi dalam PPDB daring tahun 2019 diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Dalam sistem tersebut, nilai ujian nasional siswa tidak dipertimbangkan sebagai syarat penerimaan sekolah.

Baca juga: KPAI: Masyarakat dukung kebijakan sistem zonasi

Syarat utama penerimaan siswa baru adalah jarak antara sekolah dengan kantor kelurahan dimana siswa terdaftar dalam kartu keluarga. Semakin dekat jarak tersebut, maka peluang siswa diterima semakin besar.

Peranan pemerintah daerah dalam penerapan sistem zonasi PPDB juga diperlukan dengan memberikan fasilitas untuk sekolah, seperti perlengkapan komputer dan laboratorium. Pemda juga diminta memperhatikan kualitas tenaga pengajar dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru sekolah negeri di daerahnya.

Baca juga: Mendikbud: Zonasi ketahui kondisi pendidikan yang sebenarnya

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres JK serahkan penghargaan Minang Entrepreneur Award

Komentar