Presiden Jokowi perintahkan para menteri antisipasi dampak kekeringan

Presiden Jokowi perintahkan para menteri antisipasi dampak kekeringan

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan topik "Antisipasi Dampak Kekeringan" di kantor Presiden Jakarta, Senin (15/7). (Desca Lidya Natalia)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi pada musim kemarau 2019.

"Saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta, Senin.

Baca juga: 127.977 warga Gunung Kidul terdampak kekeringan

Baca juga: Kekeringan di Banyumas meluas jadi 16 desa


Rapat terbatas itu membahas soal rapat terbatas Antisipasi Dampak Kekeringan yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dan menteri kabinet lainnya.

"Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September," tambah Presiden.

Menurut Presiden, beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, berarti statusnya waspada, 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas.

Baca juga: Kemarau bakal lama, peneliti khawatirkan serapan beras Bulog

Baca juga: Kabut asap tipis selimuti Pekanbaru dan Dumai


"Yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT," ungkap Presiden.

Ia meminta agar tetap tersedia suplai air bersih dan untuk irigasi pertanian.

"Saya juga minta suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor," tegas Presiden.

Presiden memerintahkan agar Kementerian LHK memantau dan mengendalikan potensi titik panas (hotspot) yang ada.

"Dan kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," tambah Presiden.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebelumnya mengungkapkan puncak musim kemarau 2019 di 342 Zona Musim (ZOM) diprakirakan umumnya terjadi pada bulan Agustus 2019.

Baca juga: Pemerintah diminta beri solusi atas krisis air bersih

Baca juga: BPBD Cilacap salurkan bantuan air bersih untuk 10.996 keluarga

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Jokowi minta pengusaha tetap bayar THR

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar