counter

Kejati Jatim pastikan proses hukum kasus YKP tetap berjalan

Kejati Jatim pastikan proses hukum kasus YKP tetap berjalan

Pemkot Surabaya secara resmi telah kembali menguasai aset YKP setelah hari ini disahkan di Kantor Notaris Margareth Diana, Jalan Jawa Surabaya. (IST/ Antara Jatim)

Surabaya (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memastikan proses hukum dugaan korupsi kasus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan anak usahanya PT Yekape tetap berjalan kendati seluruh asetnya telah dikembalikan ke Pemerintah Kota  Surabaya.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Didik Farkhan Alisjahdi di Surabaya, Senin, membenarkan Pemkot Surabaya secara resmi telah kembali menguasai aset YKP setelah hari ini disahkan di Kantor Notaris Margareth Diana, Jalan Jawa Surabaya, bersamaan dengan pergantian pembina, pengawas dan pengurus.

Baca juga: Sinergi Pemkot Surabaya-Kejati Jatim selamatkan aset Rp370 miliar

Baca juga: Pemkot Surabaya selamatkan aset lahan tujuh hektare


"Dengan begitu otomatis seluruh aset PT Yekape, yang 99% dimiliki YKP, sudah kembali ke pangkuan Pemkot Surabaya," katanya kepada wartawan.

Dia menandaskan, kendati aset YKP telah dikembalikan ke Pemkot Surabaya, proses hukum tindak pidana korupsi perkara ini masih terus berjalan.

Didik mencontohkan, seluruh rekening bank YKP dan PT Yekape sampai hari ini masih diblokir untuk kepentingan penyidikan.

Kejati Jatim, lanjut dia, hari ini menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait upaya pencairan deposito sebesar Rp13,8 miliar di 13 rekening Bank OCBC NISP Syariah Cabang Pemuda Surabaya yang diketahui milik PT Yekape.

"Kami sudah mengingatkan pihak bank. Apabila ada yang membantu pencairan rekening YKP maupun PT Yekape yang sudah dilakukan pemblokiran akan kami pidanakan. Kami akan menjerat pimpinan bank dengan pidana membantu pencucian uang maupun tindak pidana korupsi," ujarnya.

Baca juga: Risma : Pengosongan Wisma Persebaya untuk pengamanan aset

Dugaan penyelewengan YKP/PT Yekape berawal dari terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang mengatur kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan. Sedangkan, Ketua YKP sejak awal terbentuk di tahun 1951 selalu dijabat oleh Wali Kota Surabaya.

Didik mengungkapkan di tahun 2001 saat Wali Kota Surabaya dijabat Soenarto, mengacu Undang-undang Otonomi Daerah, menunjuk Sekretaris Daerah M Yasin sebagai Ketua YKP.

Tapi pada tahun 2002, Wali Kota Soenarto menunjuk dirinya lagi sebagai Ketua YKP, serta Mentik Boediwijono cs sebagai pengurusnya, dan selanjutnya memprivatisasi demi mengeruk keuntungan pribadi, tanpa pernah lagi setor keuntungan dari berbagai usahanya ke kas Pemkot Surabaya.

Baca juga: Risma minta bantuan Jaksa Agung pertahankan aset pemkot

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar