DPR gelar Rapat Bamus tindaklanjuti surat Presiden terkait Baiq Nuril

DPR gelar Rapat Bamus tindaklanjuti surat Presiden terkait Baiq Nuril

Guru Terjerat UU ITE Baiq Nuril Maknun (Ibu Nuril) berjabat tangan dengan kerabatnya saat menunggu sidang di ruang tahanan Pengadilan Negeri Mataram, NTB, Rabu (10/5/2017). Ibu Nuril yang bekerja sebagai guru honorer SMU menjadi terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE pasal 27 ayat 1 yang dilaporkan oleh atasanya H Muslim terkait tersebarnya rekaman perkataan H Muslim yang menceritakan kepada Ibu Nuril perbuatan asusilanya sendiri dengan perempuan selain istrinya. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Jakarta (ANTARA) - DPR RI akan menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menindaklanjuti Surat Presiden Joko Widodo yang meminta pertimbangan DPR RI sebelum memberi amnesti kepada Baiq Nuril.

"Nanti siang ada Rapat Bamus, nanti akan dibahas dalam Rapat Bamus tersebut," kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Agus setelah anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka yang menanyakan surat presiden terkait permohonan permintaan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril.

Agus mengatakan, memang sudah ada Surat Presiden terkait permintaan pertimbangan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril.

"Memang betul yang sudah saya baca permintaan pertimbangan di sini memang belum ditulis karena memang konsepnya belum ditulis. tapi yang benar adalah untuk Baiq Nuril," ujarnya.

Baca juga: Presiden sudah serahkan surat amnesti Baiq Nuril ke DPR
Baca juga: DPR terima surat Presiden terkait Baiq Nuril
Baca juga: Bamsoet yakin DPR akan loloskan permohonan amnesti Baiq Nuril


Rieke Diah Pitaloka dalam Rapat Paripurna DPR RI mengatakan ada surat masuk dari presiden yang meminta pertimbangan DPR RI.

Karena itu dia meminta penjelasan Pimpinan DPR apakah surat Presiden tersebut meminta pertimbangan amnesti kepada Baiq Nuril. "Jika iya kami mohon semoga dalam Rapat Bamus siang nanti, kita dapat berjuang bersama untuk segera memberi pertimbangan di Komisi III DPR RI," ujarnya.

Di awal Rapat Paripurna, Agus Hermanto mengatakan DPR RI menerima dua surat, surat pertama dari Presiden RI dengan nomor R-28/Pres/07/2019, hal permintaan pertimbangan.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR sepakati Perppu penambahan anggaran untuk COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar