"Ada statement dari Pak Jokowi yang membuat kita juga hampir jantungan, beliau bilang akan tutup mata atas seluruh proses perizinan dan seterusnya," kata dia, saat diskusi media bertajuk Moratorium Permanen Hutan dan Visi Indonesia, Akan kemana?, di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan Visi Jokowi pada 14 Juli 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat dinilainya bertolak belakang dengan Visi dan Misi saat Pilpres.
Pada saat Pilpres, kata dia, misi Jokowi di bidang lingkungan dianggap kuat jika dibandingkan Prabowo-Sandi. Dari sembilan misi yang digagas Jokowi-Ma'ruf poin keempat menyatakan ingin mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Seterusnya diterjemahkan ke dalam tiga pendekatan atau misi yaitu, satu melalui pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi, kedua mitigasi perubahan iklim, serta penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup.
Berdasarkan visi dan misi tersebut, ia berpandangan Jokowi membawa harapan memerhatikan isu lingkungan sebanyak 20 persen. Namun, pada 14 Juli 2019 apa yang tertuang dalam visi misi dianggap hilang.
"Jadi 20 persen dari pemilih ini yakin bahwa Jokowi 20 persen programnya akan memperjuangkan lingkungan," katanya.
Melihat kondisi tersebut, ia mempertanyakan masa depan hutan Indonesia. Apalagi, moratorium hutan primer dan lahan gambut yang tertuang dalam Inpres nomor 6 tahun 2017 akan berakhir pada 17 Juli 2019 termasuk restorasi gambut kedaluwarsa pada Desember 2020.
Ia menegaskan jika visi dan misi yang disampaikan Jokowi berbeda dengan saat kampanye seperti isu lingkungan hidup, masyarakat adat, penegakan hukum, pelanggaran HAM dan lain sebagainya maka wajib dipertanyakan.
Sebelumnya, Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo menyampaikan janji berupa pidato yang berisikan lima visi dan misi yang sudah ia petakan dan akan dilakukan sebagai kepala negara lima tahun ke depan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Lima visi dan misi ini ia petakan atas dasar kesadarannya mengenai fenomena perkembangan zaman dunia global yang semakin dinamik, penuh perubahan, kecepatan, risiko, kompleksitas, juga penuh hal-hal tak terduga di luar perhitungan.
Oleh sebab itu, ia mengatakan harus mencari cara-cara dan nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap permasalahan bangsa yang dihadapi.
"Dengan inovasi-inovasi dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau, kita harus meninggalkan cara-cara lama, kita harus meninggalkan pola-pola lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan," ujarnya.
Baca juga: Kelompok masyarakat sipil tantang komitmen lingkungan Jokowi-Ma'ruf
Baca juga: Presiden akan angkat isu ekonomi dan lingkungan dalam KTT ASEAN
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
