"TPPU bisa dikenakan tanpa harus membuktikan dahulu tindak pidana asalnya," kata Husein saat menjadi ahli dalam sidang dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Putra Ramadhan (Tradha) di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Rabu.
Menurut dia, jika tindak pidana asal tentang sumber dana hasil pencucian uang harus dibuktikan terlebih dahulu maka akan butuh waktu lama. "Sudah banyak yurisprudensi tentang hal itu," kata ahli hukum perbankan itu.
Untuk membuktikan TPPU tersebut, kata dia, hanya diperlukan bukti permulaan saja. "Atau bisa dengan pembuktian terbalik, jelaskan asal usul harta yang diperoleh," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widjantono itu.
Ia menambahkan tujuan dari tindak pidana pencucian uang yakni mencampurkan dana untuk mengaburkan asal usul hasil korupsi.
Baca juga: Mantan Kepala PPATK jelaskan indikator kasus pencucian uang
Baca juga: KPK minta OJK kirim perwakilan jadi penyelidik
Baca juga: Satgas anti mafia bola sudah terima surat balasan PPATK
Perusahaan milik mantan Bupati Kebumen, Yahya Fuad, PT Tradha, didakwa menerima aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan total mencapai Rp5,9 miliar.
Uang yang diduga hasil korupsi yang dicampur dalam keuangan PT Putra Ramadhan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, serta dana bantuan provinsi tahun 2017.
PT Tradha diduga menerima aliran dana yang berasal dari hasil keuntungan yang tidak sah atas pelaksanaan sejumlah pekerjaan di Kabupaten Kebumen.
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
