counter

Pertamina alihkan 10 persen PI Mahakam ke Pemprov dan Pemkab

Pertamina alihkan 10 persen PI Mahakam ke Pemprov dan Pemkab

Platform Jempang-Metulang dari SMK3 Project, South Mahakam, di Selat Makassar, 22 mil dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Platform yang dikelola Total E&P Indonesie ini merupakan proyek terakhir Total di Blok Mahakam sebelum blok itu diserahkan kepada Pertamina mulai 1 Januari 2018. (novi abdi/Antara/)

Padang (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM), selaku operator yang menguasai 100 persen Participating Interest/PI di Wilayah Kerja (WK) Mahakam, mengalihkan 10 persen PI di WK ini kepada PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (PT MMPKM) yang ditunjuk mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara.

Segera setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, PT PHM melalui SKK Migas akan meminta persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas pengalihan PI 10 persen tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada WK Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM 37/2016).

PT MMPKM akan efektif menjadi pemegang PI 10 persen setelah diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM, berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Padang, Rabu.

PT PHM secara resmi menawarkan 10 persen PI di WK Mahakam kepada PT MMPKT mewakili Pemprov Kalimantan Timur. Atas penawaran tersebut, pada tanggal 15 Maret 2018 PT MMPKT secara resmi menyatakan minat dan kesangggupannya atas penawaran PI tersebut sekaligus menunjuk PT MMPKM sebagai Perusahaan Perseroan Daerah yang akan menjadi pemegang dan pengelola PI 10 persen di WK Mahakam.

Pada 19 September 2018, kedua pihak menandangani Pokok-Pokok Kesepakatan (Head of Agreement/HOA) Rencana Pengalihan 10 persen PI WK Mahakam bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda yang menjadi dasar bagi terbentuknya perjanjian pengalihan PI 10 persen ini.

Pengalihan 10 persen PI ini tidak mempengaruhi kedudukan PT PHM selaku operator bagi seluruh kegiatan operasi migas pada WK Mahakam. Sejak tanggal efektif pengalihan 10 persen PI ini, PT PHM akan menanggung terlebih dahulu pembiayaan atas kewajiban PT MMPKM di WK Mahakam yang wajib dikembalikan oleh PT MMPKM kepada PT PHM dalam jumlah yang setara (tanpa dikenakan bunga) yang diambil atau dipotong dari hak bagi hasil produksi yang menjadi bagiannya.

Selama berlakunya KBH Mahakam, PT MMPKM tidak boleh menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau melepaskan seluruh atau sebagian PI 10 persen ke pihak manapun atau mengambil langkah korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pemilikan saham dalam PT MMPKM.

PT PHM memandang bahwa pengalihan 10 persen PI ini akan semakin mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan operasi migas di WK Mahakam. PT PHM dan PT MMPKM pun akan berkolaborasi dalam berbagai proses penerbitan/perpanjangan perizinan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keberhasilan operasi migas di WK Mahakam ini.

PT PHM percaya bahwa pengalihan 10 persen PI kepada PT MMPKM ini dapat memberikan nilai tambah dan manfaat keberadaan operasi migas di WK Mahakam yang lebih besar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat maupun Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur.

Baca juga: Pengamat katakan pemerintah perlu genjot target produksi Blok Mahakam

Baca juga: Pemerintah jelaskan skema alih kelola Blok Mahakam

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertamina temukan usaha makro gunakan elpiji bersubsidi

Komentar