counter

Gubernur harapkan berdirinya balai pengawasan obat di Kalimantan Utara

Gubernur harapkan berdirinya balai pengawasan obat di Kalimantan Utara

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K Lukito berbicara tentang penguatan pengawasan obat dan makanan serta penegakan hukum di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (17/07). (ANTARA News/Martha Herlinawati Simanjuntak)

akan meningkatkan nilai komoditas kita artinya paling tidak kita mengekspor ada sertifikasi bisa menghasilkan pemasukan pendapatan negara dari ekspor
Tarakan, Kalimantan Utara (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengharapkan adanya balai pengawasan obat dan makanan di ibu kota provinsi itu untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta penegakan hukum.

"Perdagangan lintas batas bertahun-tahun belum bisa kita tuntaskan, terutama bidang obat dan makanan, termasuk penyelundupan minuman beralkohol dan paling berbahaya narkoba," katanya di Tarakan, Rabu.

Saat ini, Kalimantan Utara hanya memiliki loka pengawasan obat dan makanan di Tarakan yang baru diresmikan pada 2018.

Dia juga mengharapkan ada pos pengawasan obat dan makanan yang ditempatkan di titik-titik perbatasan.

Menurut dia, kehadiran pos atau balai pengawasan obat dan makanan merupakan upaya mengintensifkan pengawasan obat dan makanan yang bisa masuk secara ilegal di wilayah perbatasan.

Irianto mengatakan wilayah perbatasan rentan penyelundupan dan perdagangan ilegal produk. Pada 2018, ada 14.000 jalan tikus yang menjadi jalan masuk penyelundupan barang. Untuk itu, pengawasan produk dan penegakan hukum semakin dintensifkan.

Pada saat ini, dua pos lintas batas negara (PLBN) sudah disetujui dibangun di Kalimantan Utara, yakni di kawasan Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan dan Sei Pancang, Sebatik.

Pembangunan PLBN itu adalah program pemerintah pusat yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Biaya pembangunan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dia menginginkan dua PLBN yang akan dibangun itu juga akan digandeng dengan berdirinya pos pengawasan obat dan makanan.

"Dengan hadirnya pos pengawasan obat dan makanan di perbatasan itu juga akan meningkatkan nilai komoditas kita artinya paling tidak kita mengekspor ada sertifikasi bisa menghasilkan pemasukan pendapatan negara dari ekspor," ujarnya.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito akan hadir untuk membantu pemerintah daerah melindungi masyarakat dengan memastikan produk yang masuk dan beredar adalah aman dan bermutu.

Dia mengatakan BPOM juga ingin hadir di dua PLBN yang akan dibangun segera itu sehingga dapat memastikan regulasi BPOM bisa diterapkan di wilayah perbatasan, untuk membantu pemerintah setempat mendapatkan suplai produk obat dan makanan yang bermutu.

Dia menuturkan penegakan hukum akan ditingkatkan dengan bekerja sama dengan mitra penegak hukum untuk beroperasi bersama-sama di titik pelabuhan ilegal dan jalan tikus.

Baca juga: Asosiasi ingatkan bahaya kosmetik ilegal jika tidak dinotifikasi BPOM
Baca juga: Badan POM gandeng akademisi perkuat pengawasan obat dan makanan di Pulau Sumba

 

BPOM Tunggu Inpres Dan Perpres Untuk Penguatan

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar