Mahkamah Internasional PBB pada Rabu memutuskan di Denhaag bahwa Pakistan harus melakukan "peninjauan efektif" atas kasus tersebut, menambahkan bahwa "penundaan eksekusi" diperlukan demi itu terjadi.
"Sebagai negara yang bertanggung jawab, Pakistan akan memberikan akses konsuler bagi Komandan Kulbhushan Jadhav sesuai Undang-undang Pakistan yang prosedurnya sedang dikerjakan," kata pemerintah dalam satu pernyataan, Kamis.
Jadhav ditangkap pada Maret 2016 di Provinsi Baluchistan, Pakistan, lokasi yang dilanda konflik berkepanjangan antara pasukan keamanan dan separatis. Ia divonis mati karena merencanakan spionase dan sabotase.
India mengatakan Jadhav tidak bersalah dan meminta Mahkamah PBB untuk campur tangan, dengan mengatakan persidangannya tidak adil dan Pakistan menolak bantuan diplomatiknya.
Pakistan berpendapat bahwa kesepakatan antara negara tetangga tidak mengharuskannya mengizinkan bantuan diplomatik bagi mereka yang dicurigai menjadi mata-mata atau teroris.
Namun sejumlah pejabat Pakistan menganggap putusan tersebut tidak sepenuhnya mendukung lantaran mahkamah tidak memerintahkan pembebasan Jadhav.
Sumber: Reuters
Baca juga: Pakistan tangkap mata-mata India
Baca juga: Pakistan serukan perdamaian dengan India saat unjuk kekuatan
Baca juga: Dicurigai Sebagai "Mata-mata", Burung Dara Ditahan
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
