Menanggapi adanya kemungkinan Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Wapres mengatakan hal itu harus dibicarakan oleh kedua belah pihak.
Baca juga: Akademisi: oposisi berperan menciptakan keseimbangan kekuasaan
Baca juga: Pengamat sepakat hidupkan oposisi untuk demokrasi berkualitas
Baca juga: Amien Rais katakan Jokowi paham demokrasi karena sebut oposisi mulia
Baca juga: Jokowi: Silahkan oposisi asal jangan menimbulkan dendam dan kebencian
"Soal koalisi itu harus ditentukan oleh kedua belah pihak, baik oleh Gerindra apalagi pihak partai pemerintah. Ya nanti dilihat, tapi negeri ini demokrasi, perlu keseimbangan," kata Wapres usai memberikan arahan di Sekolah Legislatif Partai Nasdem di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya dalam arahan kepada anggota legislatif terpilih dan kader dari Partai Nasdem, Wapres menekankan pentingnya keseimbangan dalam peran eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia.
Keseimbangan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kritik dan pengawasan terhadap pemerintah melalui peran oposisi dan parlemen.
"Pemerintah juga bisa salah arah. Jadi mengkritik Pemerintah itu bagian juga upaya kita untuk memajukan bangsa yang seimbang. Tanpa pengawasan kepada Pemerintah, Pemerintah akan mengalami masalah-masalah jangka panjang," jelasnya.
Bagi partai koalisi yang berada di parlemen, Wapres juga berharap agar tetap melakukan pengawasan dan memberikan kritik yang membangun, meskipun partai tersebut berada dalam lingkup kekuasaan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Sebagai bagian dari koalisi Pemerintah, partai tentu juga harus memberikan dukungan yang baik kepada Pemerintah. Tanpa dukungan itu, tentu sulit Pemerintah berjalan bersama-sama," ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
