counter

Sosiopolitik Kalteng dinilai siap jadi Ibu Kota Pemerintahan RI

Sosiopolitik Kalteng dinilai siap jadi Ibu Kota Pemerintahan RI

Dekan Fisip Universitas Palangka Raya Prof Kumpiady Widen MA Ph.D. (FOTO ANTARA/Jaya W Manurung)

Pendidikan dan wawasan Suku Dayak sekarang ini sudah semakin baik
Palangka Raya (ANTARA) - Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya Prof Kumpiady Widen MA PhD meyakini kondisi sosiologi politik masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, sangat siap dan mumpuni apabila dijadikan lokasi Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia yang baru.

Masyarakat suku Dayak sejak dahulu sudah terbiasa hidup dan berinteraksi dengan suku maupun agama yang berbeda-beda, kata Kumpiady usai menjadi narasumber dialog pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Tengah yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Palangka Raya, Jumat.

"Kondisi sosiopolitik suku Betawi dan suku Dayak itu berbeda dalam menghadapi dinamika ibu kota Pemerintahan RI. Pendidikan dan wawasan Suku Dayak sekarang ini sudah semakin baik. Jadi, sangat siap menghadapi dinamika Ibu Kota Pemerintahan RI," beber dia.

Baca juga: Bappeda : Kalsel tawarkan konsep ibu kota negara terhebat di dunia

Mantan Pembantu Rektor Universitas Palangka Raya itu pun sangat meyakini Provinsi Kalteng sangat cocok dan tepat dijadikan lokasi Ibu Kota Pemerintahan Indonesia yang baru. Sebab, pemerintah pusat maupun daerah tidak perlu terlalu membuat program khusus dalam mempersiapkan masyarakat Kalteng dalam menghadapi dinamika Ibu Kota Pemerintahan.

Dia mengatakan untuk ladang berpindah-pindah yang masih dilakukan sebagian masyarakat suku Dayak, dengan sendirinya akan ditinggal apabila Ibu Kota Pemerintahan Indonesia benar-benar di Kalteng karena teknologi, sumber daya manusia dan dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan sangat optimal mengatasi ladang berpindah-pindah tersebut.

"Masyarakat suku Dayak sebenarnya petani yang bekerja keras, tapi masih belum cerdas. Kehadiran Ibu Kota Pemerintahan RI itulah yang nantinya membuat masyarakat suku Dayak menjadi petani pekerja keras dan cerdas," ucap Kumpiady.

Baca juga: Bappenas: Pemindahan ibu kota pasti di Kalimantan

Dia pun memperkirakan Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan lokasi Ibu Kota Pemerintahan yang baru akan dipindah. Hal itu terlihat dari semakin gencarnya Kementerian PPN/Bappenas melakukan berbagai pengkajian dan perencanaan dalam mempersiapkan perpindahan Ibu Kota Pemerintahan RI.

"Pikiran saya, Presiden Jokowi akan menetapkan lokasi Ibu Kota yang baru itu pada tanggal 16 Agustus 2019 saat berpidato di DPR RI. Dari tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalteng, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, hanya Kalteng yang paling berpeluang besar. Kita harus siap," demikian Kumpiady.

Dialog yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Palangka Raya itu menghadirkan dua pembicara utama, yakni Deputi Menteri PPN/Bappenas bidang Pengembangan Regional Rudi S Prawiradinata dengan tema hasil kajian pemindahan ibu kota negara dan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dengan tema kesiapan Kalimantan Tengah sebagai salah satu calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara.

Selain itu, Ketua Dewan Riset Daerah (DRP) Provinsi Kalteng sekaligus Wakil Rektor bidang perencanaan dan kerja sama Universitas Palangka Raya Prof Dr Sulmin Gumiri M.Sc yang menyoroti masalah aspek kesiapan daerah, Deputi III Kontruksi, operasi dan pemeliharaan Badan Restorasi Gambut Alue Dohong SE M.SC menyoroti aspek lingkungan, dan Dekan Fisip Universitas Palangka Raya Prof Kumpiady Widen MA Ph.D menyoroti aspek sosial dan budaya.

Baca juga: Pemindahan ibu kota ke Kalimantan diyakini tingkatkan arus perdagangan

Pewarta: Kasriadi/Jaya W Manurung
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bappenas uraikan skema pembiayaan pemindahan ibu kota

Komentar