counter

LSM internasional: Publik harus disadarkan bahaya illegal fishing

LSM internasional: Publik harus disadarkan bahaya illegal fishing

Situasi lokakarya internasional tentang kejahatan terorganisir industri perikanan yang digelar di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (22/7/2019). (ANTARA/M Razi Rahman)

Yang dimaksud dengan edukasi adalah menyebarluaskan dan membuat banyak orang menjadi paham bahwa mengapa penting bagi masyarakat untuk bisa mengambil aksi mengatasinya.
Jakarta (ANTARA) - LSM internasional The Pew Charitable Trust menyatakan publik harus disadarkan tentang bahaya illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal sehingga semakin banyak pihak yang bisa diajak berkolaborasi untuk mengatasinya.

"Ada empat peluru untuk memperkuat aksi dalam mengatasi kejahatan perikanan, pertama adalah edukasi," kata Project Director Ending Illegal Fishing The Pew Charitable Trust, Peter Horn dalam lokakarya tentang kejahatan terorganisir industri perikanan yang digelar di Jakarta, Senin.

Menurut Peter Horn, yang dimaksud dengan edukasi adalah menyebarluaskan dan membuat banyak orang menjadi paham bahwa mengapa penting bagi masyarakat untuk bisa mengambil aksi mengatasinya.

Ia mencontohkan, untuk hal-hal kecil, misalnya lebih baik memberitahu berbagai hal yang terkait langsung dengan warga, seperti dibandingkan memberi tahu jumlah kerugian illegal fishing, tetapi dapat diberi tahu mengenai dua dari lima ikan yang ditangkap di kawasan perairan tertentu berpotensi ditangkap ilegal.

Hal tersebut karena Peter meyakini bahwa banyak konsumen menginginkan ikan yang mereka santap itu ditangkap secara legal serta nelayan atau ABK dari kapal ikan itu bekerja dalam kondisi layak.

Peluru lainnya, ujar dia, yang harus diperhatikan dalam rangka mengatasi kejahatan perikanan di berbagai negara adalah diligensi pembangunan kapasitas, transparansi dan saling membagi data, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Mereka perlu berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk dengan NGO (Non Governmental Organization; atau LSM)," katanya.

Baca juga: KKP ingin bentuk jaringan atasi kejahatan perikanan lintas negara

Sebelumnya, saat membuka acara tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap illegal fishing kepada dunia antara lain dengan menggelar pelatihan dan lokakarya internasional tentang kejahatan terorganisir di industri perikanan global.

"Saya ingin menekankan untuk satu dua hari ke depan untuk pelatihan dan seminar karena penting untuk memahami makna IUU Fishing terhadap samudera dan sumber daya kelautan kita," kata Menteri Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan bahwa 71 persen dari bumi adalah samudera sehingga stok sumber daya ikan di Indonesia juga memasok perikanan bagi seluruh dunia.

Selain itu, ujar dia, kondisi sumber daya kelautan di satu negara juga akan sangat berpengaruh kepada sumber daya kelautan yang terdapat di negara lain sehingga di sinilah pentingnya kerja sama untuk keberlanjutan samudera.

Menteri Susi mengemukakan, Indonesia sejak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo juga telah menekankan misi baru di mana sebelumnya negara ini berorientasi lebih kepada pertanian, kini RI ingin menjadi negara maritim.

"Kami (bangsa Indonesia) ingin menjadikan lautan sebagai masa depan bangsa," kata Susi Pudjiastuti.

Ia menyebutkan, pihak KKP melaksanakannya dengan memegang tiga prinsip yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, di mana yang terakhir akan otomatis tercipta bila dua awal terwujud.

Dengan berbagai kebijakan yang telah diprakarsainya untuk memberantas penangkapan ikan ilegal, Menteri Susi menyatakan bahwa saat ini sudah ada perubahan yaitu adanya peningkatan jumlah dan ukuran yang ditangkap nelayan tradisional, serta meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan domestik terhadap perekonomian nasional.

Baca juga: Indonesia dinilai maju dalam memberantas penangkapan ikan ilegal

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar