"Katakanlah gubernur itu di Jakarta lima hari, jadi nanti acara kementerian A, B, C itu digabung menjadi satu, jadi satu setiap hari. Dikumpulkan saja supaya satu kali jalan, jadi biaya perjalanannya kecil, itu maksudnya," kata Wapres JK kepada wartawan, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa.
Selama ini, lanjut JK, perjalanan dinas kepala daerah tidak efektif karena bisa dua hingga tiga kali dalam seminggu datang ke Jakarta untuk menghadiri beberapa acara.
Contoh terakhir, kepala daerah dan perwakilan pemda hadir ke Jakarta untuk menghadiri Indonesia International Smart City Expo and Forum (IISMEX) Tahun 2019 di JCC Senayan Jakarta, Rabu (17/7). Lima hari kemudian, Senin (22/7), perwakilan pemda kembali hadir ke lokasi yang sama untuk menghadiri Indonesia Development Forum (IDF) 2019.
"Pemerintah pusat itu sering mengundang, kadang satu minggu bisa dua sampai tiga kali seluruh gubernur dikumpulkan. Penyerahan hadiah saja diundang semua, ada apa sedikit diundang, akhirnya gubernur, bupati, wali kota itu terlalu sering ke Jakarta," katanya pula.
Seringnya perjalanan dinas ke Jakarta menyebabkan ketidakhadiran kepala daerah tersebut berdampak pada efektivitas pemerintahan di daerah. Selain itu pula, ujar JK, biaya perjalanan dinas yang ditanggung APBN juga ikut membengkak.
Baca juga: Menkeu sindir kepala daerah yang rajin ke Jakarta
Oleh karena itu, JK berpesan agar koordinasi antarkementerian dan lembaga dapat ditingkatkan sehingga perjalanan dinas para pejabat daerah tersebut dapat efisien.
"Bukan saya melarang ke Jakarta, tapi supaya itu jadi satu sekaligus. Jangan diundang, pulang, lalu diundang lagi, tiga hari kemudian datang lagi. Jadi dikumpulkan saja supaya satu kali jalan, jadi biaya perjalanannya kecil. Itu maksudnya," ujar Wapres JK.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
