Jakarta (ANTARA) - Ajang Indonesia Development Forum (IDF) 2019 menelurkan empat kebijakan pokok sebagai fondasi dalam rangka menyongsong peluang pekerjaan di masa depan yang inklusif.

"Pilar pertama adalah mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha baru," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara penutupan IDF 2019, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa.

Bambang mengatakan untuk mewujudkan pilar pertama, diperlukan komitmen Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan ekspor, utamanya ekspor sumber daya alam.

Menurut dia, ekspor sumber daya alam dapat dialihkan menjadi ekspor yang berbasis sektor manufaktur dengan nilai tambah tinggi.

"Nanti pendidikan di vokasi harus menyesuaikan bagaimana cara cepat beradaptasi dengan teknologi manufaktur," ucap Bambang.

Pilar pertama juga dapat direalisasikan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, baik dengan insentif fiskal maupun dalam bentuk kawasan ekonomi khusus.

Selain itu, kata dia, diperlukan pula investasi riset dan pengembangan serta investasi pada keterampilan pekerja untuk sektor dengan teknologi yang tinggi.

Pilar kedua mengenai modernisasi usaha rumah tangga dan UMKM agar berdaya saing global, tak terkecuali perusahaan rintisan.

Bambang mengatakan pilar kedua dapat terwujud dengan memperkuat basis data dan marketplace. Penguatan dua sektor tersebut dapat menyelaraskan antara penawaran dan permintaan di pasar.

"Database ini dalam proses e-commerce dapat makin menarik investor," kata dia, menambahkan bahwa pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk juga perlu dilakukan.

Selanjutnya untuk pilar ketiga adalah mempromosikan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif. Hal tersebut dapat diwujudkan di antaranya dengan menciptakan pasar tenaga kerja dan lingkungan kerja yang mendukung serta pemberlakuan norma sosial yang bebas stigma.

Adapun pilar keempat adalah mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian masa depan. Bambang mengatakan pilar keempat dapat terealisasi dengan adanya regulasi yang mendukung serta upaya mengantisipasi "missmatch" antara tenaga kerja dan perusahaan.

Selain itu, upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja guna menurunkan pengangguran usia muda, menghadirkan sistem pendidikan yang berkualitas, fleksibel, adaptif serta pengembangan keterampilan tanpa mengenal batasan usia.

"Harus juga memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh tenaga kerja termasuk di sektor informal," ucap dia.

Bambang mengatakan keempat pilar tersebut tidak dapat diwujudkan hanya dengan mengandalkan Pemerintah semata. Diperlukan peran aktif pihak-pihak terkait untuk merealisasikan kebijakan itu.

"Kita butuh kerja sama dengan swasta, institusi pendidikan dan pelatihan, serikat pekerja, akademisi, pemerintah lokal, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan para future entrepreneur kita, para startup yang sekarang ini makin tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah pembangunan," ujar Bambang.

"Saya berharap Indonesia Development Forum menjadi salah satu sarana sekaligus pemicu untuk membangun kolaborasi dan koalisi dari seluruh pelaku pembangunan," sambung dia.

Baca juga: Forum Pembangunan Indonesia bahas lapangan kerja usaha rintisan

Baca juga: IDF 2019 bertema inovasi pemanfaatan peluang kerja inklusif masa depan

Pewarta: Fathur Rohman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019