counter

Pemerintah percepat pengembangan panas bumi Mataloko

Pemerintah percepat pengembangan panas bumi Mataloko

Salah satu lokasi pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) memanfaatkan tenaga panas bumi PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada yang dikelola PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur (Foto - Humas PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempercepat pengembangan potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi di Mataloko Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Pulau Flores memiliki potensi panas bumi yang cukup besar di antaranya di Ulumbu, Mataloko, Mutubusa, Ropa dan Atadei.

Dari 12 wilayah prospek panas bumi di Pulau Flores, terdapat tiga wilayah yang mendapat izin pengelolaan WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi), yaitu Ulumbu, Mataloko dan Sokoria dengan total kapasitas terpasang mencapai 12,5 MW, berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Jakarta, Rabu.

Dengan pemanfaatan potensi panas bumi tersebut, diharapkan ke depan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di NTT secara signifikan. Kementerian ESDM mencatat rasio elektrifikasi NTT termasuk yang terendah di Indonesia, hingga bulan Juni 2019 sebesar 72 persen.

Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di Jakarta, Rabu menyampaikan, pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTT melalui percepatan proyek infrastruktur kelistrikan yang bersumber pada energi panas bumi.

Salah satu upaya percepatan yang dilakukan, lanjut Dadan, bersama Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar dan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero), Sripeni Inten Cahyani minggu lalu (18/7), ia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) studi eksplorasi dan pengeboran sumur produksi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko.

"Seiring dengan berkembangnya wisata di wilayah tersebut, kebutuhan listrik di NTT terus meningkat. Saat ini sebagian besar kebutuhan listrik NTT masih dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)," ujar Dadan.

Dalam kerja sama ini, Kementerian ESDM melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) dan BLU LEMIGAS, akan melaksanakan beberapa studi panas bumi, meliputi studi mitigasi resiko, studi geologi geokimia geofisika, studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta penggunaan peralatan rig hidrolik (mobile hydraulic rig) LEMIGAS.

Sebelumnya, BLU LEMIGAS dan PLN telah bekerja sama untuk pengadaan jasa konsultasi perhitungan losses actual regasifikasi Blok Arun dan pengadaan jasa konsultasi kajian harga gas untuk kelistrikan PLN.

Peran Badan Geologi dalam kerja sama ini akan dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), karena memiliki kemampuan dan peralatan untuk pemboran eksplorasi panas bumi. PT PLN Gas dan Geothermal (PT PLN GG) sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang menangani bidang infrastruktur gas dan penyediaan tenaga listrik panas bumi, ditugasi untuk mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKPO) Mataloko dalam pembangunan PLTP 2,5 MW.


Baca juga: Flores siap kembangkan energi panas bumi
Baca juga: Kementerian ESDM luncurkan buku "Potensi Panas Bumi Indonesia"
Baca juga: Pembangkit Geothermal bantu bangun infrastruktur daerah


Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan PMI ilegal asal NTT kembali diamankan

Komentar