"Hasil pendataan BPS, angka kemiskinan September 2018 sebesar 9,66 persen dan turun 9,41 persen pada April 2019 dan ditargetkan pada akhir 2019 turun menjadi 9 persen," katanya di Banjarbaru, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Mensos usai pengarahan kepada peserta pendidikan dan pelatihan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) Family Development Session (FDS) e-learning Program Keluarga Harapan Angkatan XV, XVI, XVII di Aula Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional Kalimantan.
Ia mengatakan, angka kemiskinan sebesar 9,41 persen jika dikonversi ke jumlah penduduk mencapai 25 juta jiwa dan dianggap masih besar namun pihaknya optimistis angka itu turun hingga akhir tahun.
"Target kami, tahun 2020 angka kemiskinan Indonesia mencapai 9 persen dan saya sebagai mensos tentu bangga jika pada tahun 2024 angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 6 persen," ungkapnya.
Menurut dia, selain penurunan angka kemiskinan, tingkat gini ratio juga membaik tergambar dari bulan September 2018 sebesar 0,384, dan angkanya sudah diperbaiki dan menurun menjadi 0,381.
Ditekankan Mensos, memperbaiki atau menurunkan angka kemiskinan saja bagi pemerintah sudah cukup sulit tetapi kenyataannya justru berhasil secara bersamaan juga memperbaiki gini ratio.
Disebutkan, dana bantuan sosial juga semakin meningkat, awal 2014 ketika Presiden Joko Widodo dilantik, anggaran bansos Rp19 triliun dan tahun 2018 naik Rp55 triliun hingga 2019 naik sebesar Rp59 triliun.
"Kenaikan anggaran pembangunan kesejahteraan sosial masa Presiden Jokowi menunjukkan komitmen yang tinggi dan lima tahun kepemimpian beliau, tekanan ekonomi khususnya dari luar negeri itu berat dan besar sekali," ucapnya.
Dikatakannya, tekanan ekonomi dari luar negeri itu, memengaruhi kekuatan fiskal yang akan berpengaruh pada sektor-sektor dalam APBN namun pemerintah konsisten dan komitmen menghadapi tantangan dan tekanan ekonomi.
Sementara itu, Mensos dalam arahannya mengungkapkan, perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan global luar biasa besar ditambah perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.
"Semuanya mempengaruhi dan kemampuan negara melalui sektor strategisnya menjadi berkurang sehingga ekspor juga berkurang dan memengaruhi kemampuan fiskal khususnya anggaran pusat," ujarnya.
Meski demikian, di tengah tekanan ekonomi luar negeri, pemerintah justru meningkatkan anggaran untuk pembangunan kesejahteraan sosial melalui program bansos termasuk anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH).
"Biasanya, negara di dunia apabila mendapat tekanan ekonomi tinggi maka pembangunan kesejahteraan sosial atau bantuan sosial ditiadakan namun pemerintah Indonesia dalam tekanan luar biasa berat mengalokasikan anggaran sosial semakin meningkat dari tahun ke tahun," katanya.
Baca juga: Mensos: kemiskinan punya efek langsung terhadap mentalitas negara
Baca juga: Mensos minta pendamping PKH percepat pengurangan kemiskinan
Pewarta: Ulul Maskuriah/Yose Rizal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
